Tribunners / Citizen Journalism

Menjelang Pemilu 2019 BUMN Berpeluang Dimanfaatkan Oligarki  

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jika tidak dikawal dengan baik melalui regulasi yang tepat sangat berpeluang dimanfaatkan oleh oligarki menjelang Pem

Menjelang Pemilu 2019 BUMN Berpeluang Dimanfaatkan Oligarki  
ISTIMEWA
DR. Iur Liona N Supriatna - Kordinator Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN) - kuasa para Pemohon Gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945, dalam paparannya di Universitas Atmajaya Jakarta, Kamis (8/3/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jika tidak dikawal dengan baik melalui regulasi yang tepat sangat berpeluang dimanfaatkan oleh oligarki menjelang Pemilu 2019 yang menggunakan mesin partai untuk melanggengkan kuasa ekonomi dan politik yang telah dinikmati.

 Langgengnya oligarki atau sejumlah kecil individu tersebut semakin mudah akibat kuatnya keinginan pemerintah saat ini untuk mewujudkan privatisasi maupun holding yang berpeluang menjauh dari amanat konstitusi mensejahterakan rakyat dengan menumpukan berbagai regulasi ekonomi untuk mewujudkan peran negara yang lebih besar terhadap ekonomi dan pasar di tangan sebagian aparatus pemerintah merupakan ciri oligarki yang pernah terjadi di masa Orde Baru.

Baca: Menpora: Jika Asian Games Sukses, Saya Yakin Indonesia Bisa jadi Tuan Rumah Olimpiade & Piala Dunia

 Pada sisi lain, kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyatukan kekuatan ekonomi yang ada sebagai mesin ekonomi tanpa banyak gangguan politik merupakan upaya pragmatis pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan ekonomi terutama infrastruktur yang selama ini tertinggal.

Baca: Presiden Dikasari Saat Bermain Sepak Bola, Dua Pejabat Ditahan

Demikian kesimpulan dari Diskusi bertema BUMN Dalam Lingkaran Oligarki yang digelar Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Jakarta dengan menghadirkan sejumlah pembicara.

Mereka yang dihadirkan adalah, Liona Nanang Supriatna, pengacara anggota tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Nasional, Profesor Jeffry Winters, pengamat politik dari Northwestern University, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan Yohanes Berchman Suhartoko, Kaprodi Ekonomi Pembangunan Unika Atma Jaya, Kamis, 8 Maret 2017.        

Baca: Evakuasi Tank TNI yang Tenggelam di Sungai Bogowonto Terus Dilakukan

Liona Nanang Supriatna menilai UU BUMN menyebabkan sejumlah BUMN justru dikelola dengan tidak profesional, cenderung tidak efisien dan justru hanya menguntungkan pengelola BUMN maupun pihak yang mendapat keuntungan dari BUMN.

"Saya mengingatkan, sebentar lagi adalah masa Pemilu dan bulan ini akan dilakukan RUPS sejumlah BUMN yang berujung pada pergantian direksi dan komisaris BUMN. Artinya akan ada upaya menggunakan BUMN untuk mencari dana politik mengikuti Pemilu," tutur pengajar Fakultas Hukum Unika Parahyangan.

Halaman
12
Editor: Samuel Febrianto
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help