Tribunners / Citizen Journalism

CBA Endus Sejumlah Kejanggalan dari Holding BUMN Migas

CBA memastikan kebijakan merger PGN dengan Pertagas hanya menguntungkan kelompok tertentu

CBA Endus Sejumlah Kejanggalan dari Holding BUMN Migas
TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO
PERAWATAN PIPA GAS - Petugas Perusahaan Gas Negara (PGN) melakukan perawatan rutin terhadap pipa pelanggan di Komplek perumahan, Kawasan Pakjo, Palembang, Rabu (29/11/2017). Sambungan gas bumi sangat lebih praktis sehingga para ibu tidak perlu lagi repot-repot membeli gas elpiji ketika habis dan hargga sangat lebih murah dari gas elpiji. (TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO) 

Oleh: Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Center for Budget Analysis (CBA) mengendus sejumlah kejanggalan dari rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk perusahaan induk (holding) BUMN sektor minyak dan gas bumi (Migas).

Kebijakan menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai anak usaha PT Pertamina (Persero) menimbulkan pertanyaan besar bagi Koordinator Investigasi CBA Jajang Nurjaman.

Pasalnya, Jajang mencatat kinerja keuangan PGN jauh lebih baik dibandingkan Pertagas. Ia mencatat hingga september 2017, total aset PGN mencapai US$ 6,30 miliar atau setara Rp 83,89 triliun dengan kurs Rp 13.300 per dolar. Bahkan setiap tahun, PGN bisa mengukuhkan pendapatan rata-rata sebesar Rp 28,79 triliun.

Ia menilai meskipun sama-sama berada di sektor bisnis transmisi dan distribusi atau niaga gas, namun dari segi pendapatan antara PGN dan Pertagas ibarat langit dan bumi. Hal tersebut bisa terlihat dari pendapatan masing-masing perusahaan pada 2016 silam, di mana PGN bisa memperoleh pendapatan Rp 38,15 triliun. Sementara Pertagas hanya bisa mengumpulkan Rp 8,69 triliun.

"Bahkan Pertamina sendiri yang akan menjadi induk dari holding BUMN Migas, sampai Desember 2017 lalu memiliki utang sebesar Rp 153,7 triliun. Kalau dilihat dari neraca keuangan, bisa dinilai PGN cukup stabil dan sehat sedangkan Pertamina dalam kondisi yang kritis," kata Jajang dikutip dari hasil riset yang dibuatnya, Selasa (13/3/2018).

"Dengan dilakukannya penggabungan atau merger dua perusahaan gas juga bisa menimbulkan monopoli usaha karena tidak ada lagi persaingan usaha dan pengguna dalam hal ini masyarakat tidak ada pilihan harga gas yang berbeda lagi," kata Jajang.

Oleh karena itu, CBA memastikan kebijakan merger PGN dengan Pertagas hanya menguntungkan kelompok tertentu dan bisa menyengsarakan rakyat sehingga harus ditolak oleh masyarakat.

Editor: Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help