Tribunners / Citizen Journalism

Penetapan Calon Kepala Daerah Korup, Mencegah Potensi Korupsi Berkelanjutan

Pemerintah meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda penetapan tersangka terhadap pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada ser

Penetapan Calon Kepala Daerah Korup, Mencegah Potensi Korupsi Berkelanjutan
net
ilustrasi 

Ditulis oleh: Hendardi, Ketua SETARA Institute

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda penetapan tersangka terhadap pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2018.

Dalam pernyataan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, Pemerintah beralasan bahwa penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka bisa dinilai masuk dalam ranah politik karena hal itu akan mempengaruhi pelaksanaan pilkada.

Baca: Penampilannya di Indonesian Idol Memukau, Abdul Dapat Tawaran Secret Project Bersama Kodaline

Menkopolhukkam menegaskan, pasangan calon kepala daerah yang sudah terdaftar bukan hanya individu, tetapi sudah menjadi milik partai dan milik masyarakat pendukungnya, sehingga merepresentasikan perwakilan parpol dan para pemilih.

Pandangan pemerintah di atas sarat dengan absurditas.

Pertama, penilaian bahwa penetapan tersangka oleh KPK berarti KPK masuk ranah politik. Pernyataan tersebut misleading.

Penetapan tersangka seharusnya dibaca sebagai langkah progresif untuk mewujudkan public expiation (penebusan dosa publik).

Politik hari ini, khususnya politik elektoral, lebih sering dimanfaatkan sebagai arena bersama elite untuk transaksi kepentingan antar mereka, bahkan dalam bentuk permufakatan jahat antara politisi dan pengusaha hitam sebagai bohir.

Sehingga sebagian besar perhelatan pemilu dan pilkada banyak melahirkan pejabat-pejabat politik korup. Membiarkan situasi itu jelas merupakan dosa bersama publik.

Halaman
12
Editor: Samuel Febrianto
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help