Tribunners / Citizen Journalism

Massa Pemuda dan Mahasiswa Unjuk Rasa di KPK dan Polri

Koordinator aksi dari massa Aliansi HMI Jakarta, Ibrahim mengatakan korupsi merupakan tindakan kejahatan yang melawan hukum.

Massa Pemuda dan Mahasiswa Unjuk Rasa di KPK dan Polri
TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan pemuda dan mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya dari Komite Mahasiswa Peduli NKRI (Kompi NKRI) dan Aliansi Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta berunjuk rasa di dua tempat yang berbeda yaitu di depan Gedung KPK dan Mabes Polri Jakarta Selatan, Jumat (16/3/2018).

Pada kesempatan itu, mereka meminta kedua lembaga penegak hukum tersebut mengusut tuntas dugaan korupsi di Kemanekertrans.

Koordinator aksi dari massa Aliansi HMI Jakarta, Ibrahim mengatakan korupsi merupakan tindakan kejahatan yang melawan hukum.

Oleh karena itu penanganannya pula juga harus tegas, cepat dan tepat guna mewujudkan negara yang bersih dari tindakan KKN tersebut.

"KPK dan aparatur keamanan (Kepolisian RI) sebagai lembaga negara yang diamanahkan untuk memberantaskan tindakan KKN," ujar Randi dalam keterangannya.

Baca: Sejumlah Mahasiswa Demo di KPK Minta Kasus Lama Dibuka Kembali

Menurut dia kondisi bangsa saat ini memperlihatkan korupsi sudah menjadi budaya buruk dan menghambat keberlangsungan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat.

"Maka sudah saatnya kita perangi tindakan merugikan rakyat dan negara tersebut dengan tegas sesuai tuntutan konstitusi negara serta tidak membiarkannya tetap mengakar dan berkembang di bumi nusantara ini," tandasnya.

Sementara itu di tempat yang sama, koordinator aksi dari Kompi NKRI Randi Ohoinaung mengatakan adanya dugaan aliran dana penerimaan suap di Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Tranmigrasi (Dirtjen P2Ktrans) Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Kemenakertrans) pada 2014 yang lalu bukanlah rahasia umum lagi bagi KPK dan Mabes Polri.

Menurutnya, dugaan aliran suap itu disebut dalam tuntutan terdakwa mantan Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans Jamaluddien Malik pada Rabu (2/3/2016).

Saat itu kata dia, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut Jamaluddien membagikan uang setoran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Kami juga meminta KPK dan Mabes Polri untuk segera memanggil para saksi yang diduga berkaitan dengan dugaan suap tersebut. KPK dan Mabes Polri adalah harapan rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi di Negeri tercinta ini," ujarnya. 

Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved