Tribunners / Citizen Journalism

Pilpres 2019

Prabowo dan Strategi Sun Tzu

Ketika musuh terlalu kuat untuk diserang, seranglah sesuatu yang berharga yang dimilikinya. Ketahuilah bahwa musuh tidak selalu kuat di semua lini.

Prabowo dan Strategi Sun Tzu
Ist/Tribunnews.com
Drs H Sumaryoto Padmodiningrat MM: Mantan Anggota DPR RI / Chief Executive Officer (CEO) Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Jakarta. 

Oleh: Sumaryoto Padmodiningrat

TRIBUNNEWS.COM - “Senjata paling ampuh dalam sebuah perang adalah strategi.” (Sun Tzu, 544-470 SM).

“Strategi”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti “rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.”

Sebagai mantan Komandan Jenderal Kopassus, sudah barang tentu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah “khatam” akan strategi perang, tak terkecuali strategi perang ala Sun Tzu, seorang jenderal, ahli strategi militer, dan filsuf dari zaman Tiongkok kuno.

“Pertahanan terbaik adalah menyerang,” demikian salah satu strategi Sun Tzu yang sangat populer. Strategi ini pula yang kini diterapkan Prabowo Subianto menghadapi kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Apalagi Prabowo adalah seorang penantang yang akan mengalahkan petahana Presiden Joko Widodo.

Serangan demi serangan pun gencar dilancarkan kubu Prabowo, salah satunya melalui gerakan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden yang akan berlanjut dan bersinergi dengan #2019PrabowoPre Siden.

Terlepas ada pro-kontra, #2019GantiPresiden yang diinisiasi politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, dan #2019PrabowoPre Siden yang diinisiasi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, yang diimplementasikan di daerah-daerah dengan aksi gerak jalan dan sejenisnya, adalah ide cerdik.

Terbukti, bukan hanya pemerintah yang dibuat kebakaran jenggot, aparat keamanan pun dibuat repot, sehingga energi petahana akan terkuras.

Tak mau ambil risiko, aparat keamanan kemudian mengeluarkan larangan aksi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah. Larangan ini tentu kontraproduktif, mengingat aksi tersebut merupakan hak konstitusional warga di negara demokrasi seperti Indonesia.

Bahkan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Hal tersebut juga diatur dalam UU No 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Di sinilah kubu Prabowo bisa “mencuri” poin dari pihak lawan.

Halaman
123
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help