Tribunners / Citizen Journalism

Pilpres 2019

Berdagang Isu HAM dalam Pilpres

Selama 20 tahun perjalanan reformasi soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sejak era Gusdur, Megawati, SBY hingga Jokowi selalu diabaikan

Berdagang Isu HAM dalam Pilpres
Instagram @jokowi dan @prabowo
Jokowi dan Prabowo 

Syamsuddin Radjab
(Dosen Hukum Tata Negara UIN Alauddin, Makassar; Ketua PBHI 2007-2010)

TRIBUNNERS - Tema Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kontestasi pilpres 2019 ini sejatinya sudah usang namun tetap menarik. Usang dikarenakan sejak rontoknya rezim Soeharto di tangan mahasiswa pada 21 Mei 1998 sudah menjadi pokok bahasan penting dan menjadi bagian dari tuntutan amanat reformasi total.

Selama 20 tahun perjalanan reformasi soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sejak era Gusdur, Megawati, SBY hingga Jokowi selalu diabaikan dan digadaikan.

Abai berarti tidak memedulikan untuk diselesaikan. Digadaikan karena sekedar menjadi jualan (jaminan) ke rakyat agar dipilih dalam pilpres dan setelahnya tanpa niat untuk menunaikannya tapi menjadi jaminan atau janji abadi setiap pemerintahan.

Dititik inilah daya tarik magis soal HAM sehingga selalu diperbincangkan diruang-ruang publik melalui diskusi kritis dan disetiap pergantian rezim pemerintahan apalgi dalam suasana pilpres seperti saat ini.

Baca: POPULER: Tahun Kelulusan Jokowi di SMAN 6 Surakarta Diperdebatkan, Guru Beberkan Nilai Rapor Jokowi

Baca: Debat Perdana Capres: Natalius Pigai Sebut Jokowi Bakal Tersandera Masalah HAM

Secara norma hukum peraturan perundang-undangan berkembang pesat dengan hadirnya sejumlah peraturan dan norma HAM dimuat dalam konstitusi: UUDN RI 1945.

Pelbagai regulasi dan kebijakan bernuasa HAM dihasilkan seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM termasuk UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang memayungi mekanisme nonjudisial tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Desember 2006. Sayangnya, semua rezim pemerintahan di era reformasi telah gagal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

Secara teoritis, istilah ”pelanggaran HAM berat” tidak dikenal dalam literatur terkait kasus pembunuhan massal 1965-1966, kasus Talangsari, penembakan misterius, kasus Mei dan lain-lain yang telah diselidiki melalui KPP-HAM Komnas HAM yang saat ini ada 10 kasus belum dituntaskan.

Baca:  TERPOPULER - Foto #10YearsChallengenya Dicemooh, Ayu Ting Ting Sewot: Gue Cantik

Pelanggaran HAM berat hanya dikenal dalam term studi HAM internasional dari terjemahan ”gross violation of human rights” bukan hukum pidana internasional sebagaimana dimaksudkan kasus diatas yang dikenal dalam International Criminal Court dengan istilah “extra ordinary crimes” atau “the most serious crimes”yang jenis kejahatannya berupa kejahatan genosida (genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes) dan kejahatan agresi (crime of aggression).

Dari sisi peristilahan saja, saya menangkap kesan sejak awal ada upaya pengaburan, pengabaian, dan ketidakseriusan pemerintah dan DPR dalam perumusan pembentukan undang-undang apalagi mau melaksanakan penegakan hukumnya kepada terduga pelaku pelanggaran HAM berat. Di sini pentingnya melacak politik HAM pemerintah bersama DPR dalam pembentukan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Halaman
123
Editor: Malvyandie Haryadi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved