Tribunners / Citizen Journalism

Penegakan Hukum Terkait Perpanjangan Kontrak JICT yang Rugikan Negara Jalan di Tempat

Sudah 3 tahun lebih, penegakan hukum atas skandal kejahatan perpanjangan kontrak Pelabuhan JICT yang merugikan negara seakan berjalan di tempat

Penegakan Hukum Terkait Perpanjangan Kontrak JICT yang Rugikan Negara Jalan di Tempat
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) bersama pekerja pelabuhan Indonesia melakukan aksi di depan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Selasa (26/2/2019). Nasib perpanjangan kontrak JICT jilid II kepada Hutchison yang terindikasi korup dan nasib ratusan pekerja yang di-PHK belum jelas jelang masa habis kontrak Hutchison jilid I pada 26 Maret 2019. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Oleh : Gigih Guntoro *)

DI TENGAH gegap gempita pesta demokrasi 2019, publik seakan lupa atas masalah perpanjangan pengelolaan Pelabuhan Jakarta International Contaner Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja yang cacat secara hukum dan merugikan negara.

Perpanjangan kontrak pengelolaan JICT dan TPK Koja antara PT Pelindo II dengan Hutchinson Port Holdings Hongkong dilakukan secara sistematis.

Pertama karena telah di design sejak tahun 2011, kemudian di perpanjang pada 15 Januari 2015 sebelum masa berakhirnya pada 27 Maret 2019.

Kedua, perpanjangan kontrak bersifat ilegal karena telah menabrak UU 17/2008 tentang Pelayaran, UU Perseroan Terbatas, UU 19/2003 tentang BUMN, dll.

Ketiga, terjadi conflict of interest.

Pelindo II melakukan persengkongkolan jahat dengan HPH dalam menunjuk Deutsche Bank sebagai financial advisor. Niat jahat ini tentu hanya untuk memuluskan HPH melakukan penguasaan kembali atas Pelabuhan JICT sampai tahun 2038.

Keempat, perpanjangan kontrak telah menyebabkan kerugian negara. 

Berdasarkan Audit awal Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK No 48/Auditama VII/PDTT/12/2015 tertangga 1 Desember 2015 menyimpulkan terdapat nilai tidak optimal sebesar USD 50,19 Juta dalam perpanjangan Kontrak JICT 2019-2038. Audit ini kemudian dipertegas kembali oleh BPK pada 6 Juni 2017 atas permintaan Pansus Pelindo II DPR RI dengan ada indikasi kerugian negara mencapai USD 306 juta setara dengan Rp. 4,08 Triliun

Sudah jelas bahwa skandal kejahatan perpanjangan kontrak pengelolaan Pelabuhan JICT merupakan skandal perampokan uang negara yang diduga banyak melibatkan para pihak baik di Pelindo II, kementrian BUMN, maupun Hutchinson Port Holdings.

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved