Bank BSN Garap Ekosistem Muhammadiyah, Bidik Jutaan Anggota dan Amal Usaha

TRIBUNNEWS.COM - PT Bank Syariah Nasional (BSN) resmi menggarap potensi ekonomi besar milik Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui penyediaan layanan perbankan syariah terintegrasi. Langkah ini menjadi babak baru bagi kedua institusi dalam mendorong kesejahteraan ekonomi umat melalui layanan keuangan syariah yang semakin inklusif.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) operasional penunjang jasa perbankan terintegrasi di Jakarta, Jumat (12/6/2026). Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Network & Retail Funding Bank BSN Ari Kurniaman bersama Ketua PP Muhammadiyah Irwan Akib.

Agenda itu turut dihadiri Bendahara Umum PP Muhammadiyah Prof. Hilman Latief, jajaran direksi Bank BSN, rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Jabodetabek, serta perwakilan sejumlah asosiasi pengembang properti nasional, seperti REI, APERSI, HIMPERRA, APSI, PI, APERNAS, dan ASPRUMNAS.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang sebelumnya ditandatangani Direktur Utama Bank BSN Alex Sofyan Noor dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Universitas Muhammadiyah Tangerang pada 24 Februari 2026. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, kedua pihak berhasil menurunkan payung kerja sama tersebut ke tingkat yang lebih operasional dan implementatif.

Direktur Utama Bank BSN Alex Sofyan Noor mengatakan, kolaborasi yang akan berlangsung selama lima tahun ini dirancang untuk mempermudah operasional persyarikatan serta ribuan jaringan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Selain itu, kerja sama juga menjadi bagian dari implementasi nilai Maqashid Syariah demi kemaslahatan umat.

Baca juga: Kuasai Pangsa Pasar KPR Subsidi Syariah di Indonesia, Bank BSN Mendapat Apresiasi Menteri PKP

"Maksud dan tujuan utama dari kerja sama ini adalah sebagai dasar untuk mengoptimalisasi pemanfaatan jasa layanan perbankan syariah yang saling menguntungkan. Kami ingin menghadirkan solusi keuangan produktif yang langsung menyentuh para anggota, guru, dan karyawan di lingkungan Muhammadiyah, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi umat," ujar Alex dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Jumat (12/6/2026).

Sementara itu, Irwan menyambut positif kerja sama tersebut. Menurutnya, Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah yang inklusif memandang Islam tidak hanya sebagai praktik ritual, tetapi juga instrumen yang harus mampu menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

"Kerja sama dengan Bank BSN ini diharapkan mampu menjadi daya dukung finansial bagi ribuan Amal Usaha Muhammadiyah, mulai dari perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, hingga panti asuhan yang tidak bisa berjalan sendiri tanpa topangan sektor perbankan," kata Irwan.

Irwan juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di lingkungan Muhammadiyah. Menurutnya, banyak siswa dan mahasiswa Muhammadiyah berasal dari keluarga menengah ke bawah, tetapi memiliki semangat tinggi untuk menempuh pendidikan.

"Kami berharap, Bank BSN hadir memberikan solusi konkret melalui skema beasiswa atau pembiayaan penyelesaian studi bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan dana. Di sisi lain, kami juga mendorong kolaborasi pengadaan perumahan bagi guru, dosen, dan karyawan yang belum memiliki rumah dengan memanfaatkan pengalaman Bank BSN melalui program KPR Sejahtera," tuturnya.

Baca juga: Topang Ekosistem Syariah, Aset Bank BSN Tembus Rp73 Triliun di 2025

Melalui kerja sama ini, Bank BSN akan menggarap ekosistem Muhammadiyah secara menyeluruh. Pada segmen ritel, anggota Muhammadiyah akan difasilitasi kartu debit co-branding yang terhubung dengan aplikasi Muhammadiyah 'Aisyiyah Super Apps (MASA).

Layanan tabungan menggunakan produk BSN Tabungan Berkah Wadiah dengan setoran awal Rp50.000 serta bebas biaya administrasi bulanan. Selain itu, pengelolaan gaji (payroll) guru dan staf AUM juga akan dialihkan ke Bank BSN.

Langkah itu dibarengi dengan kemudahan akses berbagai pembiayaan konsumer, mulai dari cicil emas, pembiayaan haji dan umrah, hingga KPR Sejahtera bersubsidi dengan uang muka mulai 1 persen.

Di sektor perumahan, sinergi kedua pihak sebenarnya telah berjalan. Bank BSN tercatat telah menyalurkan pembiayaan KPR kepada 980 warga Muhammadiyah yang terdiri dari 835 unit KPR subsidi dan 145 unit KPR non-subsidi.

Bank BSN juga mulai menghubungkan potensi AUM dengan pengembang mitra melalui proyek Perumahan Panorama Kemang Bogor yang diperuntukkan bagi dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Sementara itu, untuk sektor produktif, Bank BSN menyediakan pembiayaan modal kerja bagi AUM dengan skema margin mulai 7,25 persen per tahun serta diskon biaya administrasi sebesar 50 persen. Fasilitas tersebut mencakup pembiayaan pembangunan perumahan komersial, pengadaan lahan, hingga modal kerja kontraktor.

Baca juga: Bank Digital Libatkan PP Muhammadiyah di Penyaluran Hewan Kurban

Untuk mendukung transparansi transaksi, pengelolaan kas operasional sekolah, rumah sakit, dan unit bisnis Muhammadiyah akan didukung melalui platform Bale Syariah by BSN yang dilengkapi berbagai fitur Islami, seperti jadwal salat, arah kiblat, juz amma, dan lokasi masjid.

Bank BSN juga menyediakan layanan virtual account untuk rekonsiliasi otomatis serta perluasan jaringan QRIS merchant. Kedua pihak turut berkomitmen menggelar agenda tahunan literasi keuangan syariah bagi masyarakat.

Kepercayaan Muhammadiyah tersebut sejalan dengan pertumbuhan kinerja Bank BSN. Hingga Mei 2026, total aset perseroan tumbuh 23 persen secara tahunan menjadi Rp78,21 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat 14 persen secara tahunan menjadi Rp61,15 triliun.

Pada sisi profitabilitas, laba tahun berjalan Bank BSN tumbuh 40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya hingga mencapai Rp473 miliar.

Sementara di sektor digital, aplikasi Bale Syariah yang diluncurkan pada Februari 2026 telah mencatat 187.319 pengguna aktif dengan volume transaksi mencapai Rp3,51 triliun dari total 1.470.964 transaksi.

Ke depan, seluruh dana penempatan DPK Muhammadiyah di Bank BSN akan dikonsolidasikan sebagai acuan dalam penentuan limit plafon pembiayaan lanjutan.