ABC World

Sudah Dua Kali Jokowi Diminta Menegur Negara Pengirim Limbah B3 ke Indonesia

Pegiat lingkungan untuk kedua kalinya mendesak Presiden Indonesia Joko Widodo menggunakan jalur diplomatik untuk menegur sejumlah…

Pegiat lingkungan untuk kedua kalinya mendesak Presiden Indonesia Joko Widodo menggunakan jalur diplomatik untuk menegur sejumlah negara yang membuang sampah plastik serta bahan berbahaya dan beracun (B3) ke Indonesia dengan modus impor kertas daur ulang.

Penyelundupan limbah dari LN:

  • Pegiat lingkugan hidup mendesak Presiden RI Joko Widodo tegur negara penyelundup sampah ke Indonesia
  • Juga, pencabutan izin impor limbah kertas daur ulang yang dimiliki perusahaan terkait
  • Pengiriman balik kontainer limbah tercemar dinilai efektif

Desakan ini kembali disuarakan sejumlah aktivis menyusul temuan terbaru 8 kontainer limbah kertas impor asal Australia yang tercemar plastik dan B3 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (9/7/2019).

Direktur Eksekutif Ecological Observations and Wetlands Conversation (Ecoton) Prigi Arisandi mengatakan temuan ini semakin menegaskan kondisi darurat sampah impor di Indonesia.

Presiden Jokowi diminta menegur langsung negara-negara maju yang kedapatan menyelundupkan limbah rumah tangga dan limbah beracun dan berbahaya (B3) mereka ke Indonesia.

Ecoton mencatat Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang paling banyak menyelundupkan sampah rumahtangga ke Indonesia.

Menurut Ecoton, setiap tahun negara adidaya itu bisa menyelundupkan hingga 150 ribu ton sampah rumah tangga - seperti botol plastik, kaleng, kemasan makanan, hingga bekas produk perawatan tubuh - ke Indonesia.

Sementara Australia, katanya, menempati urutan kelima, setelah Italia, Inggris dan Korea Selatan, disusul oleh Singapura serta Kanada.

"Ini harusnya selevel presiden yang ngomong langsung kalau Indonesia sedang darurat sampah plastik," ujar Prigi.

"Ini \'kan soal perdagangan antarnegara, jadi pemerintahnya ikut terlibat. Kalau di Amerika Serikat, Australia itu pemerintahnya kita sentuh dan Presiden Jokowi menegur itu, mereka dengan sendirinya akan menghentikan praktek ini. Tanpa hal itu maka masalah ini akan tetap dianggap biasa," tegasnya.

Halaman
1234
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved