Breaking News:
ABC World

Mahasiswa Ternate yang Dipecat Karena Dukung HAM Papua Menggugat Rektor

Empat mahasiswa Universitas Khairun di Pulau Ternate, provinsi Maluku Utara sedang menggugat agar mereka diperbolehkan kembali menjadi…

Empat mahasiswa Universitas Khairun di Pulau Ternate, provinsi Maluku Utara sedang menggugat agar mereka diperbolehkan kembali menjadi mahasiswa, setelah dipecat karena ikut terlibat dalam unjuk rasa soal Papua.

Mahasiswa Dipecat Demo Papua

  • Empat mahasiswa Universitas Khairun di Ternate diberhentikan karena ikut demo Papua di tahun 2019
  • Mereka sekarang menggugat Rektor di PTUN di Ambon atas pemecatan tersebut
  • Seorang diantaranya juga dikenai tuduhan makar oleh polisi Ternate

Keempat mahasiswa tersebut, yakni Fahrul Abdullah W Bone, Fahyudi Kabir, Ikra S Alkatiri dan Arbi M.Nur, ikut ambil bagian dalam unjuk rasa tanggal 2 Desember bersama sekitar 50 orang lainnya tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua.

Dalam unjuk rasa tersebut, mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk melepaskan tahanan politik Papua dan memberikan hak kepada warga Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

Polisi kemudian mendatangi lokasi unjuk rasa, di luar kampus Universitas Muhammadiyah di Ternate, sebelum akhirnya membubarkan aksi.

Polisi juga menahan 10 orang termasuk empat orang mahasiswa dari Universitas Khairan dan seorang Universitas Muhammadiyah, yakni Asri Abukhair.

Mahasiswa tersebut kemudian dibebaskan keesokan harinya setelah ditahan selama 27 jam.

Salah seorang mahasiswa Arbi M.Nur mengaku ketika dalam tahanan mereka dipukuli bagian lengan, kaki dan kepalanya oleh petugas.

Dua pengacara LBH Ansor Ternate M Fadly Abd Rahman dan Al Walid Muhammad di sidang PTUN Ambon 22 Juli 2020.

Foto: Supplied: Dua pengacara LBH Ansor Ternate M Fadly Abd Rahman dan Al Walid Muhammad di sidang PTUN Ambon 22 Juli 2020.

Menurut rilis yang diterima ABC Indonesia dari kelompok HAM Human Rights Watch, Rektor Universitas Khairun, Husen Alting telah menandatangani surat pemecatan empat mahasiswa tersebut pada tanggal 12 Desember 2019.

Alasannya, mereka telah "mencemarkan nama baik universitas, melanggar etika sebagai mahasiswa dan mengancam keamanan nasional."

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved