Australia Buat Aturan Baru Terkait Bantuan ke Luar Negeri untuk Imbangi China

Australia akan mensyaratkan masalah iklim dan kesetaraan gender dalam memberikan bantuan luar negeri, sesuai dengan kerangka baru dengan tujuan mengimbangi ambisi China di kawasan Indo-Pasifik.

Di bawah aturan baru, semua proyek pembangunan internasional baru yang bernilai lebih dari $3 juta harus menyertakan tujuan kesetaraan gender.

Mulai pertengahan 2025, setengah dari investasi baru di atas $3 juta juga harus memiliki tujuan perubahan iklim.

Keharusan dua topik ini menjadi perombakan besar pertama dalam program bantuan luar negeri Australia dalam lebih dari satu dekade, setelah dokumen kebijakan baru mencatat kawasan Indo-Pasifik menghadapi "keadaan strategis yang mengkhawatirkan".

Anggaran bantuan luar negeri Australia pada tahun 2023-2024 berjumlah $4,7 miliar, dan akan meningkat pada beberapa tahun ke depan, tapi strategi baru ini tidak disertai dengan komitmen pendanaan baru.

Hingga pertengahan tahun, seperlima utang Pasifik adalah untuk China.

Kebijakan baru ini juga memperjelas Indo-Pasifik yang tetap menjadi fokus pembangunan dari Australia.

"Ini jadi wilayah yang paling kami ketahui, di mana kami bisa membuat perbedaan terbesar, dan di mana kepentingan kami paling terpengaruh secara langsung," tulis dokumen kebijakan tersebut.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan kerangka bantuan baru melayani kepentingan Pasifik, dan ambisi Australia di dalamnya.

"Australia menggunakan semua elemen kekuatan nasional untuk memajukan kepentingan kami dan membentuk dunia menjadi lebih baik," katanya.

"Kebijakan baru ini mencerminkan siapa kita. Australia ada di sana, tidak hanya di saat krisis, tetapi bekerja dengan kawasan ini untuk memperkuat ketahanannya dan membantu menyampaikan aspirasinya."

Kontras dengan China

Target baru juga akan ditetapkan untuk melibatkan kontraktor lokal di wilayah Indo-Pasifik dalam pekerjaan konstruksi, sebagai upaya mendorong lebih banyak investasi ke daerah berkembang.

Dengan memperkerjakan kontraktor lokal, diharapkan dapat berbeda dengan proyek-proyek yang didanai China, yang seringkali didominasi oleh tenaga kerja impor.

Menteri Pembangunan Internasional dan Pasifik di Australia, Pat Conroy, sebelumnya sudah bicara soal Australia yang menerapkan "lima prinsip" ke dalam setiap pekerjaan pembangunan di luar negeri. 

Kelima prinsip itu adalah transparansi, tanpa pamrih, hanya mendanai proyek berkualitas tinggi, berfokus pada prioritas lokal, dan bekerja dengan lokal kontraktor dan pemasok.