Sabtu, 11 April 2026

Kontroversi IPO Krakatau Steel

Anas dan Menteri BUMN Diam-diam Bahas IPO KS di Nippon Kan Restoran

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar diduga kuat melakukan pertemuan...

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Anwar Sadat Guna
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanuddin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar diduga kuat melakukan pertemuan di Nippon Kan Restoran, yang terletak di lingkungan Hotel Sultan, Jakarta, beberapa waktu lalu membahas soal IPO (initial public offering/penawaran saham perdana) PT Krakatau Steel (KS).

Demikian dikemukakan Ketua Presidium Forum Serikat Pekerja (FSP) BUMN Arief Poyuono dalam keterangan tertulis yang dikirim ke Tribunnews.com, Kamis (18/11/2010).

"Di duga ada operasi pengamanan IPO Krakatau Steel oleh Partai Demokrat," kata Arief.

Dijelaskan, pertemuan juga dihadiri sejumlah pimpinan Partai Demokrat dengan Menteri BUMN dan petinggi PT KS serta petinggi perusahaan yang menjadi underwriter, di restoran itu.

"Ini tentu sangatlah rahasia," kata Arief. Arief menyebut informasi itu diperoleh dari sumber yaitu karyawan di PT KS dan Kementerian BUMN.

"Diduga pertemuan antara Meneg BUMN dan Ketua Umum Partai Demokrat membicarakan mengenai masalah IPO KS dan sejumlah alokasi saham PT Krakatau steel," kata dia.

Kalau dugaan itu benar bahwa pertemuan untuk mengatur harga dan alokasi saham PT KS, kata Arief, itu adalah perbuatan yang tidak terpuji bagi Partai Demokrat dan seorang Anas Urbaningrum sebagai ketua umumnya.

Dikatakan, penetapan IPO PT KS banyak menuai permasalahan baik dari sisi sosial, legal, dan kepatuhan.

Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh FSP BUMN Bersatu dengan bekerja sama dengan karyawan PT KS yang tidak pro dengan privatisasi serta orang dalam Kementrian BUMN yang tidak setuju dengan harga IPO KS, maka FSP BUMN Bersatu menemui beberapa kejanggalan dalam proses penentuan harga saat IPO.

"Ada dugaan alokasi penjualan saham kepada elite parpol pemenang pemilu dan sejumlah pejabat dan beberapa menteri yang duduk di pemerintahan SBY," pungkas Arief.

Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved