Nurdin Tampubolon: Saatnya Pemerintah Ambil Alih Inalum

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumut 1 DR Ir Nurdin Tampubolon mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah mengambilalih PT

Nurdin Tampubolon: Saatnya Pemerintah Ambil Alih Inalum
Johnson Simanjuntak/Tribunnews.com
Nurdin Tampubolon

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumut 1 DR Ir Nurdin Tampubolon mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah mengambilalih PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang saat ini dikuasai Konsorsium Pengusaha Aluminium Jepang (NAA).

Peringatan ini dilontarkan Nurdin Tampubolon kepada wartawan di Gedung DPR-RI Jakarta, Rabu (1/2/2012). Nurdin mengingatkan perjanjian kerja sama antara pemerintah dan NAA akan berakhir pada Juni 2013, dimana diyakini Jepang akan makin kencang melobi-lobi ke pemerintah atau pejabat Indonesia untuk memperpanjang kontrak proyek aluminium, di Sumut itu.

Menurut dia, Pemerintah Jepang yang didukung perusahaan swastanya, akan berusaha keras  memperpanjang kontrak. Disamping sudah menikmati keuntungan selama 30 tahun mendapat kontrak, Aluminium pun merupakan barang yang cukup dibutuhkan Jepang, khususnya demi kelangsungan produk mobil buatan Jepang.

"Kalau proyek Inalum sampai lolos untuk diperpanjang akibat lobi-lobi Jepang,  jelas merupakan kesalahan besar para pejabat kita," kata Nurdin Tampubolon.

Tokoh nasional asal Sumut ini menyakinkan pemerintah untuk lebih percaya diri mengambilalih Inalum, sebab Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Indonesia saat ini sangat mampu mengelola Inalum.

"Jangan pernah menyerahkan satu persen pun Inalum itu  ke Jepang. Apalagi, kebutuhan  Aluminium untuk Indonesia semakin meningkat," tandas Nurdin Tampubolon.

Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini  menekankan kerjasama  tidak lagi perlu untuk karena hanya menguntungkan pihak Jepang. Cukuplah Jepang berada di Inalum selama 30 tahun, kepemilikan PT Inalum harus kembali kepada pihak Indonesia.

Pemerintah, tambah Nurdin, pengambilalihan Inalum juga menjadi langkah  bangsa ini  mempersiapkan industri hilir aluminium di Indonesia sehingga  bahan baku  bisa dipasok dari dalam negeri  dan tidak lagi bergantung pada impor.

"Jadi  tidak ada alasan lagi Indonesia tidak bisa 100% di Inalum," ujarnya.

Menurut Nurdin, meski Indonesia-Jepang memiliki hubungan bilateral yang sangat erat, pemerintah harus mempertimbangkan dampak positif dari penguasaan proyek tersebut terutama untuk memenuhi kebutuhan aluminium industri manufaktur nasional serta memanfaatkan semaksimal mungkin proyek tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Dia juga mengingatkan Pemerintah pusat, jika nanti sudah mengambilalih sepenuhnya  Inalum, maka beberapa Pemerintah Daerah kabupaten dan kota, serta Pemerintah Provinsi Sumut untuk diikutsertakan memiliki saham, sehingga  Sumut mendapat keuntungan dari kekayaan sumber alamnya. Disamping itu, masyarakat Sumut pun, harus menikmati kekayaan sumber alam itu.       

Pada sisi lain, Nurdin mendorong  pemerintah pusat maupun pemerintah daerah  menjaga ekosistem Danau Toba, sebab air Danau Toba lah sumber utama penghasil listrik yang  melebur aluminium. Untuk itu, harus ada program penghijauan kembali daerah sekitar Danau Toba, sehingga  meningkatkan tangkapan air.

"Penghijauan disekitar kawasan Danau Toba harus menjadi prioritas utama, karena apabila danau toba mangalami kekeringan, pasokan air untuk PLTA Asahan akan mengalami kekurangan dan akan dapat mengakibatkan berhentinya operasional PT Inalum," kata Nurdin Tampubolon. 

Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved