BLT untuk Menutupi Keterpurukan Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) VII PDI Perjuangan Daryatmo Mardiyanto menilai Pemerintah sedang berusaha menutupi keterpurukan citranya melalui pemberian kompensasi kenaikan harga BBM dalam program-program bantuan langsung tunai (BLT).

“Ini pencitraan saja, seakan-akan Pemerintah telah berbuat baik kepada masyarakat," kata Daryatmo, saat berbicara dalam diskusi bertajuk “Ada Apa dengan Kenaikan BBM?”, di Gedung DPR, Senayan, (1/3/2012).

Menurutnya. yang sebenarnya adalah Pemerintah sedang 'memaksa' masyarakat secara keseluruhan untuk menyumbang lebih pendapatannya kepada negara melalui kenaikan harga BBM.

"Sebab beban yang sebenarnya harus ditanggung negara dalam postur APBN ditanggung oleh berkurangnya subsidi termaksud," katanya.

Menurut Daryatmo, seandainya Pemerintah memang berniat melindungi masyarakat sesuai dengan UUD 1945, maka seharusnya yang dipertahankan adalah subsidi BBM dan harga BBM murah.

“Fungsi subsidi aslinya adalah untuk menunjukkan peran negara. Maksudnya, instrumen yang sebenarnya bagi negara untuk melindungi rakyat ada dalam bentuk subsidi itu, bukan kompensasi atas kenaikan BBM,” tegasnya.

Daryatmo juga menjelaskan bahwa tak benar subsidi sebagai faktor yang menjadi beban bagi APBN. Sebab beban subsidi BBM di APBN hanya sekitar 8 persen dari total anggaran, yang nilainya hampir setara dengan pembayaran utang luar negeri.

Sebaliknya, menurut Daryatmo, yang paling besar menjebol anggaran negara justru belanja birokrasi untuk gaji pegawai dan operasional aparat pemerintah yang besarnya mencapai 51,4 persen dari total anggaran.