Pembatasan Subsidi BBM
PPP Tolak Program BLT Pemerintah
Rencana pemerintah mengguyurkan program bantuan langsung tunai (BLT) terus mendapat penolakan.
Penulis:
Hasanudin Aco
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah mengguyurkan program bantuan langsung tunai (BLT) terus mendapat penolakan.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kini menjabat Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakiem Syaifuddin menegaskan BLT sifatnya hanya bantuan sesaat.
"Jadi harus lebih sistemik. Misalnya bantuan disalurkan untuk pendidikan. Pendidikan yang betul-betul gratis sama sekali tidak ada pungutan bagi masyarakat yang tidak mampu," kata Lukman di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (1/3/2012).
Selain untuk sektor pendidikan, Lukman juga mengatakan subsidi dialihkan ke bidang kesehatan.
"Kesehatan juga harus gratis pada semua level masyarakat yang tidak mampu.Banyak sekali sekolah-sekolah di depan mata kita yang kesulitan. Masyarakat miskin harus menempuh berkilo-kilometer untuk mencapai sekolahnya, lalu kemudian kondisi bangunan fisik sekolahnya yang sangat memprihatinkan, jadi banyak hal yang harus dibenahi," ujarnya.
Seperti diketahui pemerintah berencana kembali menggulirkan BLT Rp 150 ribu per rumah tangga miskin. Ini sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan dinaikkan pemerintah dalam waktu dekat. Sebab dengan kenaikan harga BBM dikhawatirkan kian menyesengrakan rakyat miskin.
