KEN Harap Tahun Ini Tak Ada Kenaikan Harga BBM

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani menyebutkan pihaknya memberikan rekomendasi mengenai BBM dan APBN-Perubahan 2012 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dikarenakan, kalau dari sisi BBM guna memberikan kepastian, sampai akhir tahun KEN mengharapkan pemerintah tidak menaikkan harga BBM.

“Karena kita melihat dengan keputusan paripurna itu, jadi memberikan ketidakpastian. Investor juga mempertanyakan, masyarakat juga sehingga harga-harga naik,” jelasnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/4/2012).

Untuk diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar sidang kabinet terbatas bidang ekonomi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/4/2012) untuk mendengarkan rekomendasi Komite Ekonomi Nasional (KEN) dan Komite Inovasi Nasional (KIN) terkait kebijakan energi nasional.

Rekomendasi KEN dan KIN kemudian dibahas pada Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Selasa pukul 16.00 WIB.

Karenanya, Aviliani menuturkan, agar harga kembali ke semula, sebaiknya harga BBM tidak naik. Tapi dilakukan pembatasan BBM. Dengan adanya pembatasan tersebut, diharapkan ada kepastian juga buat investor.

Selaini itu, KEN juga melihat APBN-Perubahan 2012 dari segi penerimaan bisa dioptimalkan lagi. Kenapa? “Karena kemarin asumsi dari penerimaan tidak dikutak-katik, kita harapkan subsidi berkurang, penerimaan naik, jadi pertumbuhan minimal sama dengan 2011 yakni sebesar 6,5 persen,” ulasnya.

“Pembatasna tetap, karena kita butuh tahun ini tidak lebih dari 40 juta kiloliter, jadi mungkin lebih bagus pembatasan. kesiapan juga penting, SPBUnya, Pemdanya karena infrastruktur lebih banyak di daerah.”

Soal pengaturannya, apa formulanya? Aviliani menjelaskan bahwa pihaknya tidak memberikan secara teknis, dan memberikan pemerintah yang memilih.

“Harus dipilih apapun, entah itu cc atau modelnya, aturan yang boleh mengijinkan mobil tertentu. Jadi kita usulkan dengan plat yang dibedakan, ada mekanismenya,” urainya kemudian.

“Soal cc itu ada yang kita usulkan, pertama pembatasan dengan cc nanti dengan stiker atau kedua dengan pajak. Jadi kalau 1500 cc pajaknya lebih tinggi.”