Pembatasan BBM Bersubsidi
Politisi PDIP: Jokowi Terjebak Menaikkan Harga BBM
Dolfie mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini berbohong akan memberikan ruang fiskal untuk presiden terpilih versi KPU Jokowi
Penulis:
Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor:
Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Anggaran DPR dari fraksi PDI-P Dolfie O.F Palit menilai Rancangan APBN yang dibuat pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua tidak memihak pemerintah selanjutnya.
Dolfie mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini berbohong akan memberikan ruang fiskal untuk presiden terpilih versi KPU Jokowi, agar bisa melaksanakan program kerja.
"Kayaknya RAPBN 2015 didesain oleh pemerintahan SBY agar pemerintahan baru menaikkan harga BBM," ujar Dolfie di gedung DPR, Kamis (21/8/2014).
Dari rancangan APBN 2015 yang dibuat pemerintah saat ini, anggaran cadangan yang tersisa hanya Rp 20 triliun. Kendati pemerintah mengaku rancangan tersebut hanya dasar saja, namun kabinet berikutnya harus tetap menghemat anggaran.
Salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah selanjutnya menyelematkan anggaran negara dengan mengurangi subsidi di bidang energi, yang telah membengkak hampir mencapai Rp 400 triliun saat ini.
"Ruang fiskalnya dimana? Ini tidak adil," ungkap Dolfie.
Dolfie pun berencana akan memprotes rancangan APBN yang telah dibuat Menteri Keuangan Chatib Basri beserta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Apalagi dalam RAPBN 2015, tercantum defisit 2,32 persen yang menunjukan semua anggaran untuk 362 program rutin kementerian dan lembaga.
"RAPBN 2015 kan janji SBY memberikan ruang fiskal sangat luas kepada pemerintahan baru," jelas Dolfie.