OJK Bukan Kantor di DIY Perkuat Pengawasan Industri Jasa Keuangan

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan pengawasan industri jasa keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta

OJK Bukan Kantor di DIY Perkuat Pengawasan Industri Jasa Keuangan
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Kepala Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad memberikan keterangan pers terkait acara 36 Tahun Pasar Modal Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2013). Dalam menyambut acara tersebut OJK beserta instansi lain yang terkait akan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana akan melakukan peluncuran gerakan cinta terhadap pasar modal. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan pengawasan industri jasa keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi membuka kantor baru di Jalan Ipda Tut Harsono Nomer 12, Timoho.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, sesuai amanat UU 21/2011 maka OJK akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengaturan dan pengawasan sektor industri jasa keuangan di seluruh Indonesia.

Kantor baru di DIY, kata Muliaman, diharapkan juga dapat memperkuat tugas edukasi dan perlindungan konsumen industri keuangan, dengan menjadikan gedung kantor baru ini sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat selaku konsumen dari Lembaga Jasa Keuangan.

"Keberadaan OJK harus bisa memenuhi harapan masyarakat, yakni untuk mendorong terciptanya Sektor Jasa Keuangan yang berdaya tahan tinggi untuk mewujudkan stabilitas perekonomian dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, serta mengoptimalkan peran Sektor Jasa Keuangan dalam meningkatkan kegiatan perekonomian termasuk peningkatan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan," kata Muliaman dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (2/2/2015).

Menurutnya, untuk pelaksanaan tugas pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM, OJK berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Hingga Desember 2014, jumlah jaringan Kantor Perbankan yang telah beroperasi di lima kabupaten di propinsi DIY telah mencapai 811 kantor Bank, dari 60BU/BUS dan 65 BPR/BPRS.

"Kabupaten Sleman adalah kabupaten yang memiliki paling banyak jaringan kantor perbankan, mencapai 280 jaringan kantor perbankan," ucapnya.

Data OJK pada akhir 2014 lalu mencatat jumlah pembiayaan/kredit yang telah disalurkan perbankan (BU/BPR) kepada masyarakat di propinsi DIY mencapai Rp 29,7 triliun. Komposisi pinjaman yang diberikan, 60 persen berupa pembiayaan modal kerja dan investasi, sementara 40 persen sisanya merupakan pembiayaan konsumsi.

Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan, real estaste, dan industri pengolahan adalah sektor ekonomi yang mendapat penyaluran kredit paling besar. "Melihat komposisi pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat, saya melihat masih terdapat cukup ruang bagi perbankan untuk terus mendukung perkembangan sektor industri di propinsi DIY dengan terus meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada sektor riil, sehingga keseimbangan portfolio pembiayaan dapat terjaga," ujarnya.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved