Breaking News:

Rizal Ramli Siapkan Lima Jurus Perbaiki Dwelling Time

Dengan lima jurus itu, ia yakin waktu tunggu di pelabuhan bisa dipangkas.

Editor: Hasanudin Aco
Harian Warta Kota/henry lopulalan
Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, dan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri-kanan) berbicara kepada wartawan seusai rapat di Kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2015). Rapat serupa akan digelar rutin setiap dua pekan sekali agar kabinet dapat terus bersinergi. Warta Kota/henry lopulalan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator (Menko) Kemaritiman, Rizal Ramli, sudah menyiapkan lima jurus untuk membenahi masalah waktu tunggu atau dwelling time di pelabuhan.

Dengan lima jurus itu, ia yakin waktu tunggu di pelabuhan bisa dipangkas.

Kepada wartawan di kediamannya Jalan Bangka IX, Jakarta Selatan, Minggu (23/8/2015), Rizal Ramli mengatakan saat menjabat sebagai Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid, dia sudah sempat berusaha membenahi dwelling time dengan pembagian jalur menjadi jalur merah, kuning dan hijau.

"Kami bikin jalur merah, jalur hijau dulu. Hijau itu importir terpercaya, tidak aneh-aneh, nyaris lewat begitu saja, seperti importir otomotif, " katanya.

Sedangkan barang-barang yang melintas di jalur kuning adalah barang-barang yang harus diperiksa lebih lama dari jalur hijau. Pemeriksaan paling lama terjadi pada barang-barang yang melintas di jalur merah.

"Kecil (jumlahnya), tapi seeing jadi permainan. Kami akan minta jalur hijau lebih banyak," jelasnya.

Tarif sewa gudang milik pemerintah juga menjadi masalah. Tarif yang ditetapkan lebih murah dari tarif gudang milik swasta. Hal itu dimanfaatkan dengan cara membiarkan barangnya berbulan-bulan di gudang pemerintah, karena ongkosnya lebih murah. Alhasil gudang pemerintah pun penuh, dan kontainer pun menumpuk.

"Kami akan benahi pricing (tarif) nya, kalau murah orang enak saja membiarkan kontainernya berbulan-bulan," jelasnya.

Jalur kereta langsung ke wilayah bongkar muat juga akan dibangun. Hal itu memungkinkan pergerakan kontainer lebih cepat. Saat ini untuk memindahkan kontainer dari ataupun menuju kapal, pengusaha harus memanfaatkan perusahaan swasta.

"Kalur kereta nggak bisa ke pelabuhan, biasalah karena banyak kepentingan, harus lewat perusahan forwarder pake truk dan lain lain," ujarnya

Sistem informasi di pelabuhan juga diduga sengaja dipersulit sehingga pengusaha kesulitan melacak barangnya di pelabuhan. Para pengusaha harus membayar lebih untuk mengetahui barangnya.

"Sengaja dibikin ribet, kalau ada pengusaha nyari susah, harus bayar dulu," kata Rizal Ramli.

Ia mengaku sudah berkordinasi dengan pihak Kepolisian dan TNI untuk memberangus praktik permafiaan di pelabuhan. Rencanannya pekan depan pihaknya akan menggelar rapat.

"Kita akan gebrak, siapapun yang ngaco, pasti akan kita sikat. Saya tidak peduli siapa bekingnya, apa permainannya, akan kita sikat," tandasnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved