Breaking News:

Hati-hati Beli Properti Agar Tidak Tertipu Pengembang Nakal

Aspek legalitas merupakan faktor terpenting yang harus dipertimbangkan konsumen sebelum memutuskan membeli properti

Editor: Choirul Arifin
Kompas Images
Konsumen M-Icon menggelar tabur bunga di proyek apartemen tersebut di Jalan Kaliurang Km 11 Ngaglik, Sleman, Yogyakarta 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dugaan penipuan yang dituduhkan sejumlah konsumen terhadap PT Majestic Land, terkait investasi dan pembelian unit apartemen dan kondotel M-Icon di Sleman, Yogyakarta, mengundang keprihatinan banyak pihak.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengimbau konsumen untuk tetap berhati-hati dalam membeli properti. Meskipun diiming-imingi diskon atau potongan harga besar-besaran, tetap saja harus dikritisi. (Baca: Majestic Land Pendatang Baru yang Dituding menipu Konsumen)

"Sebelum membeli properti, konsumen harus memperhatikan banyak hal. Terutama masalah legalitas," ujar Sudaryatmo kepada Kompas.com, Sabtu (6/2/2016).

Aspek legalitas, lanjut dia, merupakan faktor terpenting yang harus dipertimbangkan konsumen sebelum memutuskan membeli properti, baik hunian tapak ataupun apartemen.

Aspek legalitas pertama adalah menyangkut rekam jejak pengembangnya. Apakah pengembang tersebut merupakan anggota asosiasi yang diakui pemerintah seperti Real Estat Indonesia (REI) atau Asosiasi Pegembang perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

"Keanggotaan asosiasi sangat penting. Karena jika terjadi kasus penipuan seperti di Yogyakarta, akan mudah ditelusuri dan dimintai tanggung jawab. Minimal, REI atau Apersi bisa menjadi mediator," imbuh Sudaryatmo.

Aspek legalitas kedua, adalah meyangkut status kepemilikan tanah. Apakah tanah proyek properti tersebut telah memiliki sertifikat atau belum.

Konsumen harus memastikan tanah proyek sudah dikuasai pengembang dengan bukti sertifikat kepemilikan tersebut. Jangan sampai, uang konsumen digunakan pengembang untuk membiayai pembebasan dan penguasaan lahan.

"Itu sering terjadi. Konsumen membayar uang tanda jadi dan uang muka, sementara tanah proyek belum bebas dan dikuasai penuh. Uang konsumen telanjur masuk ke kantong pengembang dan digunakan untuk membebaskan lahan," papar Sudaryatmo.

Aspek legalitas ketiga, tutur Sudaryatmo, adalah bukti Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT). Ini diperlukan agar konsumen punya kepastian membeli properti dengan obyek yang jelas, yakni hunian (rumah atau apartemen), bukan komersial.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved