Breaking News:

Banyak Gelombang Protes, Pemerintah Mulai Ragu Naikkan Iuran BPJS

Akibat banjir protes dan kecamatan dari masyarakat, pemerintah kini terkesan maju-mundur, apakah akan menerapkan atau membatalkan.

Editor: Choirul Arifin
zoom-inlihat foto Banyak Gelombang Protes, Pemerintah Mulai Ragu Naikkan Iuran BPJS
WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Sejumlah warga antre mendaftar BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) di Kantor BPJS Jalan Proklamasi, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2014). Sejak diberlakukan program BPJS Kesehatan, warga rela antri untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran. Warta Kota/angga bhagya nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini berada di persimpangan jalan. Semula, BPJS akan menaikkan nilai iuran mulai Jumat, 1 April 2016.

Namun akibat banjir protes dan kecamatan dari masyarakat, pemerintah kini terkesan maju-mundur, apakah akan menerapkan atau membatalkan kenaikan iuran tersebut.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Kesehatan Donald Pardede mengatakan, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) telah menggelar rapat untuk membahas usulan penundaan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi PBPU.

"Hasil rapat koordinasi ini akan diajukan untuk dipertimbangkan dalam rapat terbatas," ungkapnya, Senin (28/3).

Dus, Presiden Joko Widodo yang akan memutuskannya. Sayang, Donald tak merinci hasil kesepakatan yang diambil dalam rapat koordinasi antar kementerian dan instansi pemerintah tersebut. Kementerian Kesehatan berharap, rapat terbatas di Kantor Presiden bisa digelar secepatnya.

"Kami berharap rapat terbatas dilaksanakan pada minggu ini," ungkapnya. Dengan begitu, keputusan mengenai perubahan iuran ini bisa segera diumumkan.

"Jadi belum ada keputusan ditunda atau lanjut," tambah Donald.

Gelombang protes pemberlakuan iuran baru bagi PBPU menuai protes dari berbagai kalangan. Mulai dari pengusaha, pekerja dan kalangan legislatif. Mereka menuntut Peraturan Presiden Nomor 19/2016 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 12/2014 tentang Jaminan Kesehatan dicabut.

Tak kurang dari delapan dari sepuluh fraksi di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga meminta implementasi kenaikan iuran JKN bagi PBPU ditunda.

Perlu bahas ulang

Halaman
12
Sumber: Kontan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved