Merger & Akuisisi

Pengamat: Mirip Kasus Indosat, Menggabungkan PGN dengan Pertagas Cuma Akal Bulus Pemerintah

“Ini merupakan akal bulus Pemerintah yang berakibat hilangnya PT PGN sebagai BUMN. Kalau ini terjadi publik harus minta pertanggungjawaban negara."

Pengamat: Mirip Kasus Indosat, Menggabungkan PGN dengan Pertagas Cuma Akal Bulus Pemerintah
KOMPAS IMAGES
Porses pengisian bahan bakar gas ke angkutan umum Bajaj dari Mobile Refueling Unit (MRU) milik PGN di Jakarta. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ada dugaan akal bulus dibalik rencana pemerintah untuk mengalihkan saham PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) ke PT Pertamina (Persero).

Cuap-cuap soal holdingisasi merupakan kedok pemerintah dalam ‘membunuh’ perusahaan gas terbesar yang dimiliki Indonesia.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, holdingisasi atau rencana pencaplokan PGN menjadi entitas di bawah Pertamina merupakan kesalahan besar pemerintah.

Dia berpendapat, kebijakan paling baik yang harus dilakukan Pemerintah adalah mendorong Pertamina agar bisa mengelola bisnis gas di sektor hulu dan PGN di bisnis hilir gas.

“Semua anak perusahaan PT Pertamina yang mengelola hilir migas di merger ke PT PGN Tbk, begitu pula sebaliknya. Jangan dibalik seperti saat ini di mana PT PGN sebagai BUMN terbuka, diakuisisi oleh PT Pertagas, perusahan swasta anak perusahaan Pertamina melalui kemasan holdinghisasi,” kata Agus melalui siaran tertulisnya, Rabu (22/6).

“Ini merupakan akal bulus Pemerintah yang berakibat hilangnya PT PGN sebagai BUMN. Kalau ini terjadi publik harus minta pertanggungjawaban negara,” tegas Agus.

Sebagai BUMN migas, PT Pertamina 100 persen sahamnya dikuasai Negara, sedangkan PT PGN hanya 57 persen saham yang dikuasai Negara dan sisanya 43 persen merupakan saham publik. 

Usulan Kementerian BUMN, terkait dengan holdingisasi migas, 57 persen saham Pemerintah dan 43 persen saham publik di PT PGN di inbrengkan kepada PT Pertamina melalui anak usaha Pertamina, PT Pertagas.

Status Pertagas 100 persen swasta, bukan BUMN.

“Jadilah PGN menjadi 100 persen perusahaan swasta, bukan lagi BUMN yang berstatus terbuka (Tbk). Cerdas betul Kementerian BUMN membunuh anaknya, layaknya membunuh Indosat dahulu kala,” kata Dia.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved