Lahan dan Pasokan Gas Jadi Kendala Utama Proyek IPP Jawa 1

Pembangkit yang diprediksi butuh bahan bakar gas hingga mencapai 250 juta kaki kubik per hari ini sempat mengalami penundaan jadwal pengumpulan dokume

Lahan dan Pasokan Gas Jadi Kendala Utama Proyek IPP Jawa 1
Istimewa
Proyek IPP Jawa 1 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan proyek IPP Jawa 1 telah dilelang PLN. Dari tender tersebut, terpilih empat konsorsium yaitu konsorsium Mitsubishi dan PJB, Adaro dan perusahaan asal Singapura Sembcorp, Pertamina bersama Marubeni dan Sojitz serta konsorsium Medco dan perusahaan asal Timur Tengah, Nebras.

Empat konsorsium ini secara resmi menyatakan minatnya terhadap proyek pembangkit listrik dengan biaya investasi lebih dari USD 2 miliar atau sekitar Rp 26,4 triliun.

Proyek yang memiliki kapasitas 2x800 MW ini menjadi proyek strategis dalam bagian proyek listrik 35.000 MW. PLTGU yang akan dibangun di Muara Tawar, Bekasi ini juga sekaligus akan mejadi proyek besar ketiga yang diselesaikan oleh PLN dan berlokasi di Pantai Utara Jakarta.‎

Pembangkit yang diprediksi butuh bahan bakar gas hingga mencapai 250 juta kaki kubik per hari ini sempat mengalami penundaan jadwal pengumpulan dokumen tender hingga dua kali.

Semula, PLN menetapkan jadwal pengumpulan dokumen itu pada 10 Mei 2016 lalu ditunda menjadi 25 Juli 2016 dan mundur lagi hingga 25 Agustus 2016.

Pengamat Energi UGM Fahmi Radhi mengatakan ketersediaan dan kesiapan lahan serta lokasi menjadi isu utama dalam pembangunan proyek ini. Alasannya, pemerintah berencana membangun satu pulau reklamasi yang bersinggungan dengan proyek pemerintah.‎

Selain itu, kata Fahmi, kepastian pemasok gas sebagai bahan bakar PLTGU tersebut masih belum didapatkan. Harusnya, sebelum tender PLN sudah memastikan lokasi dan pasokan energinya. Hal ini dikarenakan pasokan energi dan lahan masih jadi masalah menakutkan dalam pembangunan proyek kelistrikan.

"Sudah beberapa kali tender untuk IPP mundur karena kendala lapangan, ketersediaan lahan dan energi primer belum ada kepastian. Mestinya, sebelum tender PLN harus sudah menyelesaikan kedua masalah tersebut, tapi realitanya PLN tidak melakukan. Tanpa ada kepastian lahan dan energi, investor tidak bisa mulai membangun pembangkit listrik," ujar Fahmi di Jakarta, Senin (5/9).

Menurutnya, lahan dan energi merupakan momok bagi pembangunan pembangkit. Demo penolakan warga yang menentang pembebasan lahan dengan ganti rugi yang amat rendah merupakan bukti ketersediaan lahan merupakan faktor penting dan mutlak untuk proyek pembangkit listrik.

"Rencananya memang dengan reklamasi. Tetapi, proses reklamasi juga tidak mudah, bahkan lebih sulit dan lama di banding pembebasan tanah. Reklamasi bukan solusi yang tepat dalam pembangunan pembangkit listrik. Meski dibutuhkan area luas untuk pembangunan pembangkit, cuman kalau reklamasi hanya utk keperluan bangun pembangkit, biaya jadi lebih mahal," jelasnya.

Apalagi, lanjutnya, reklamasi masih mengalami permasalahan yang amat rumit. Mulai dari penolakan warga dan nelayan hingga izin pembangunan dari pemerintah yang menghambat. Dengan begitu, pembangunan megaproyek ini diperkirakan akan molor.

"Bahkan, bisa dibatalkan lantaran penolakan warga dan nelayan, serta kemungkinan izin reklamasi tidak keluar," katanya.

Halaman
12
Editor: Husein Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved