Sri Mulyani Yakin Potensi Pajak dari Ekonomi Bawah Tanah di Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui otoritas pajak yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih memiliki banyak kelemahan.

Sri Mulyani Yakin Potensi Pajak dari Ekonomi Bawah Tanah di Indonesia
Harian Warta Kota/henry lopulalan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui otoritas pajak yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih memiliki banyak kelemahan.

Salah satunya yakni kemampuan untuk menyentuh ekonomi bawah tanah (underground economy).

Maksudnya yakni kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindar dari pembayaran pajak.

"Selama ini harus diakui dari sisi basis database yang dimiliki dan kemampuan Ditjen Pajak untuk capai atau menyentuh kegiatan-kegiatan ekonomi ini, masih sangat bisa diperbaiki," ujar Menkeu di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jumat (30/9/2016) malam.

Menurut perempuan yang kerap disapa Ani itu, gambaran nyata besarnya ekonomi bawah tanah di Indonesia tecermin dari besarnya jumlah harta yang dideklarasikan melalui program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Berdasarkan data Ditjen Pajak ypukul 10.00 WIB hari ini, total harta tax amnesty yang dilaporkan mencapai Rp 3.620 triliun.

Harta yang dideklarasikan di dalam negeri sangat dominan yakni Rp 2.352 triliun.

Sisanya yakni deklarasi harta di luar negeri sebesar Rp 951 triliun dan harta yang dibawa pulang ke Indonesia (repatriasi) Rp 137 triliun.

"Itu gambarkan volume dari aktivitas ekonomi dan nilai-nilai aset yang selama ini tidak dideklarasikan, itu memiliki potensi besar," kata Ani.

Pemerintah, ucap Menkeu, akan menggunakan momentum program tax amnesty untuk melakukan reformasi pajak.

Halaman
12
Editor: Fajar Anjungroso
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved