METI Nilai Pemerintah Gagal Tetapkan Tarif Energi Baru Terbarukan

Setelah keluarnya Permen ESDM Nomer 12 Tahun 2017, subsidi tidak lagi diberikan kepada pengembang EBT.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam menerapkan tarif energi baru terbarukan (EBT), mengundang keprihatinan para investor.

Pasalnya, pembatasan tarif EBT sebesar maksimal 85 persen dari Biaya Pokok Produksi (BPP), mengulangi kebijakan serupa yang pernah gagal.

Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma menjelaskan pembatasan tarif EBT sebesar 85 persen Biaya Pokok Produksi (BPP), pernah diberlakukan melalui Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2008.

Aturan tersebut menjelaskan Harga Patokan Penjualan Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.

"Permen itu gagal dan akhirnya diganti. Jadi sulit dimengerti, mengapa Menteri ESDM sekarang justru mengulangi kegagalan tersebut,” kata Surya, Minggu (5/2/2017).

Menurut Surya kebijakan Jonan membuat investor prihatin. Sebab, saat ini Jonan justru kembali memberlakukan kebijakan tersebut.

Melalui Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan untuk Penyediaan Listrik, pemerintah menetapkan patokan harga maksimal untuk listrik dari tenaga matahari, angin, air, biomassa, biogas, sampah, dan panas bumi.

“Ketika kemarin saya rapat di kantor wapres, asosiasi menyampaikan prihatin dengan Permen itu. Artinya Permen tersebut memang perlu dievaluasi," kata Surya.

Keprihatinan investor, menurut Surya, karena ketidakjelasan pemerintah dalam menetapkan pembatasan tersebut. Pasalnya, selain kondisi yang berbeda antara satu daerah dan daerah lain, besaran BPP akan selalu berubah dari waktu ke waktu.

Sedangkan di sisi lain, proses pembangunan tersebut tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

Halaman
12
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved