'Jangan Sampai Investasi Pabrik Semen Mubazir'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya penolakan pabrik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang dinilai bisa berimplikasi negatif terhadap dunia usaha dan investasi di Jawa Tengah.

Padahal, pengoperasian fasilitas produksi semen milik PT Semen Indonesia ini akan menjadi salah satu cara untuk merealisasikan rencana semen satu harga sesuai dengan yang dicanangkan Presiden Jokowi. 

Baca: Politikus PKB Tolak Izin Operasional Pabrik Semen di Rembang

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan jangan sampai berbagai macam bentuk aksi penolakan keberadaan PT Semen Indonesia di Rembang justru menggagalkan sebuah proses investasi yang diketahui sah secara hukum dan sudah mengantongi izin.

Baca: Naik Helikopter, Menteri BUMN Kunjungi Proyek Pabrik Semen Rembang

 “Keberadaan PT Semen Indonesia di Rembang perlu dikelola, agar investasi sejumlah 4 triliun tidak mubazir,” ungkapnya saat ditemui di Jakarta.

Baca: Fadli Zon Minta Pemerintah Jangan Cederai Rasa Keadilan Masyarakat Kendeng

Ia juga menambahkan jika proses investasi yang sah secara hukum dan mengantongi izin ini digagalkan, maka bisa membahayakan iklim berinvestasi di Jawa Tengah.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Djuni Thamrin mengatakan saat ini pangsa pasar semen di dalam negeri masih dikuasai swasta. 

Dengan demikian, sulit ‎bagi pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap harga jual semen di seluruh dunia.

“Dalam hal ini jumlah pangsa pasar 36 persen BUMN, swastanya 54 persen. Kalau Semen Rembang masuk, ini bisa 50:50," ujarnya.

Dia mengungkapkan, jika pabrik semen milik PT Semen Indonesia ini tidak bisa beroperasi secara maksimal lantaran ada gangguan dari pihak lain, maka pasokan semen untuk kebutuhan nasional akan terganggu. Dampaknya, rencana semen satu harga akan sulit untuk tercapai.

"Ini tidak akan tercapai. Harga ini terkait dengan supply dan demand," tambahnya.