Freeport Indonesia

Indonesia dan Freeport Punya Waktu 8 Bulan Finalisasi Kesepakatan Baru

PTFI merasa bisnis tambangnya di Indonesia tidak diuntungkan oleh munculnya PP No. 1 Tahun 2017.

Indonesia dan Freeport Punya Waktu 8 Bulan Finalisasi Kesepakatan Baru
Freeport Indonesia
Pekerja tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (PTFI) akan terus melakukan perundingan hingga bulan Oktober 2017 mendatang guna mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan bagi keduanya mengenai masa depan status usaha tambang PTFI di Indonesia.

Sebelum proses perundingan yang ditawarkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berlangsung, PTFI mengancam akan menyelesaikan permasalahan melalui pengadilan arbitrase internasional.

Namun selama perundingan berjalan, Freeport tidak pernah membahas lagi mengenai pengadilan arbitrase.

"Selama kita melakukan pembahasan dengan Freeport, 120 hari itu tidak pernah kita bahas (pengadilan arbitrase). Kita dan Freeport sepakat 8 bulan," kata Sekjen Kementerian ESDM, Teguh Pamudji, dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2017).

Proses perundingan sudah dimulai sejak 10 Februari 2017 lalu, dengan kesepakatan jika 120 hari dari tanggal tersebut tidak ditemukan jalan tengah maka PTFI akan menyelesaikan permasalahan melalui pengadilan arbitrase.

PTFI merasa bisnis tambangnya di Indonesia tidak diuntungkan oleh munculnya PP No. 1 Tahun 2017, yang diantaranya mewajibkan PTFI mengubah izin usahanya  dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK).

Dengan perubahan status tersebut PTFI wajib memiliki smelter sendiri dan mendivestasi 51 persen sahamnya kepada Pemerintah RI.

Selama proses perundingan ini, PTFI setuju mengubah izin usahanya dari kontrak karya menjadi IUPK. Imbalannya, Pemerintah RI mengizinkan PTFI kembali mengekspor konsentrat.

"Minggu lalu kita sepakat dengan Freeport, akan ditetapkan IUPK-sementara karena mempunyai tenggat waktu 8 bulan," ungkap Teguh.

IUPK memang masih belum tetap karena masih ada beberapa poin yang belum disepakati.

Bila PTFI tidak menyetujui hasil perundingan jangka panjang yang akan berakhir Oktober mendatang, IUPK bisa kembali menjadi menjadi KK dan tentunya izin ekspor juga akan dicabut oleh Pemerintah RI.

"Setelah 8 bulan tidak tercapai kesepakatan, dia akan kembali ke KK. Nggak boleh ekspor," kata Teguh.

Penulis: Apfia Tioconny Billy
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved