Pengelolaan Tambang Harus Adil, Koalisi Masyarakat Gugat Pemerintah

Regulasi yang tidak konsisten seperti membuka kebijakan ekspor mineral mentah memperburuk iklim investasi dan merugikan masyarakat dalam jangka

Pengelolaan Tambang Harus Adil, Koalisi Masyarakat Gugat Pemerintah
Komopas/M Suprihadi
Ilustrasi tambang batubara 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap tidak konsisten pemerintah Indonesia dalam memberlakukan relaksasi ekspor mineral mentah menunjukkan ketidakadilan perlakuan, baik terhadap pelaku usaha pertambangan dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Kesempatan untuk menikmati efek ganda dari optimalisasi peningkatan nilai tambah melalui smelter terancam tidak jelas kesinambungannya ke depan apabila orientasinya masih pada ekspor mineral mentah.

Ketua Tim Kuasa Hukum Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam Bisman Bhaktiar mengatakan, PP 1/2017 serta Permen 5/2017 dan Permen 6/2017 telah mendegradasikan kehendak dan upaya strategis yang diamanatkan oleh Konstitusi dan UU Minerba untuk meningkatkan nilai tambah hasil penambangan mineral dengan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Rakyat Indonesia sangat dirugikan dengan kebijakan izin ekspor mineral mentah tersebut.

Karena itu, Koalisi Masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo untuk konsisten melakukan kebijakan hilirisasi pertambangan mineral dengan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri tanpa membuka kembali keran ekspor mineral mentah.

“Pelaksanaan pertambangan yang berkesinambungan yang bakal menyerap banyak tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sangat jelas telah tercermin dari hilirisasi pertambangan," katanya.

Namun, kata dia regulasi yang tidak konsisten seperti membuka kembali kebijakan ekspor mineral mentah memperburuk iklim investasi dan merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Bisman menambahkan, sejauh ini ada perusahaan yang sudah konsisten melaksanaan UU Minerba dengan membangun smelter dan ada perusahaan yang tidak kunjung membangun smelter tetapi terus mendapat izin ekspor.

Perlakuan yang tidak adil tersebut sangat mempengaruhi niat dan komitmen pelaku usaha tambang untuk membantu Indonesia dalam membenahi industri pertambangan yang lebih berpihak pada kepentingan nasional.

“Kalau pemerintah konsisten dengan pelaksanaan regulasi, tidak mungkin ada perlakuan yang tidak adil terhadap pelaku usaha tambang,” katanya.

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved