Pemerintah Disebut Beri Harga Non Ekonomis, Jonan: Yang Penting Listrik Rakyat Murah

Jonan memegang teguh prinsip ingin menyediakan listrik yang berkualitas dan efisien bagi masyarakat

TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 11 perusahaan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan batal menandatangani kerjasama proyek pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Sehingga, hanya 53 perusahaan yang menandatangi proyek kerjasama dengan PLN.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, mengatakan mundurnya 11 perusahaan itu merupakan dampak proses bisnis. Secara pribadi, dia tak mempermasalahkan apabila perusahaan itu melihat harga yang ditawarkan pemerintah tak sesuai keekonomian para perusahaan.

Jonan memegang teguh prinsip ingin menyediakan listrik yang berkualitas dan efisien bagi masyarakat. Dia tak menampik, ketentuan tarif yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang tarif listrik berbasis energi terbarukan mengusung tarif yang bisa diakses masyarakat.

"Mengenai tarif, ada dua komentar. Tetapi saya lebih mendengar komentar dari masyarakat karena jumlahnya 257 juta. yang penting masyarakat bisa dapat akses listrik yang murah dan tidak naik setiap tiga bulan sekali," tutur Jonan, Rabu (2/8/2017).

Menurut dia, masyarakat tak lagi memikirkan darimana listrik itu berasal dan berapa harga yang harus dibayar pemerintah untuk bisa menyediakan listrik yang baik. Bagi masyarakat, kata dia, menghadirkan listrik yang murah jauh lebih penting.

Dalam hal ini, dia menegaskan, kewajiban pemerintah membuat listrik masih bisa tarifnya terjangkau. Meskipun begitu, dia mengaku pemerintah perlu melakukan formulasi agar dua aspek antara kebutuhan masyarakat dan iklim investasi berjalan baik. Pihak pemerintah tetap ingin fair dan memberikan kesempatan pengusaha mendapatkan untung.

"Pemerintah paham para pengembang atau mitra PLN dalam bentuk IPP tentunya melakukan investasi yang uangnya hrus ada tingkat pengembalian yang wajar. Pemerintah akan membuat peraturan penyesuaian supaya tarifnya itu setiap kali fair. Presiden juga bilang coba kita fair," ujar Jonan.

Sementara itu, Direktur Pengadaan Strategis PLN Nicke Widyawati, mengaku hingga saat ini PLN belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari 11 perusahaan itu alasan mundur dari proyek ini.

Sebanyak 11 perusahaan itu tak jadi ikut kerjasama pembangunan proyek pembangkit berbasis energi tebarukan ini disinyalir karena harga tarif listrik yang dipasang PLN tak sesuai dengan harga keekonomian.

Menanggapi hal tersebut, Nicke menjelaskan persoalan kesepakatan harga sudah dibicarakan jauh sebelum penandatanganan kontrak. Menurut dia, MoU sudah diteken sehingga para investor lokal berpegang pada harga beli yang sudah ditetapkan dalam MoU itu.

"Secara formal memang kami belum mendapatkan alasannya mengapa mereka tidak jadi ikut proyek ini. Tapi karena ini bisnis, jika memang mereka menyatakan mudur karena mungkin ada pertimbangan yang membuat mereka tidak jadi ikut," ujar Nicke.

Untuk besaran tarif listrik yang akan dibeli PLN dari pihak investor ini, menurut dia, tak lepas dari aturan yang dikeluarkan pemerintah melalui Permen ESDM Nomer 12 Tahun 2017. Pada permen itu menyatakakan PLN membeli listrik dari investor sebesar 0,85 atau 85 persen dari BPP wilayah setempat.

Menurut dia, proyek ini sebenarnya merupakan proyek yang melalui mekanisme penunjukan langsung. Proses pembahasan yang sudah dilakukan sejak satu tahun lalu ini memang menjadi proyek yang digadang oleh pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik daerah terpencil.

"Prosesnya sebenarnya sudah dari satu sampai dua tahun terakhir ini. Ini kan proses panjang. Dan sebelumnya sudah ada kesepakatan harga. Jadi kami rasa ini sebenarnya sudah selesai. Ya, kalau mereka memang tidak mau, ya gapapa, yang penting kan ini masih ada yang memang berminat dan jumlahnya lebih banyak," tambah Nicke.

Berita Populer
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved