Breaking News:

Warganet Tanya Akun @DitjenPajakRI ''Pelihara Tuyul Apakah Dikenai Pajak Juga?''

Akun Twitter resmi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) RI @DitjenPajakRI belakangan ini menjadi perbincangan netizen di dunia maya.

Editor: Hasanudin Aco
Akun Twitter Ditjen Pajak RI
Akun Twitter Ditjen Pajak RI. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akun Twitter resmi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) RI @DitjenPajakRI belakangan ini menjadi perbincangan netizen di dunia maya.

Akun tersebut bisa mengocok perut dengan jawaban atas pertanyaan warganet di twitterland.

Pada dasarnya, pertanyaan-pertanyaan warganet juga menarik dan lucu. Misalnya, seorang netizen yang mempertanyakan apakah seorang pengangguran yang memelihara tuyul, apakah dikenakan pajak?

Dengan tetap sopan, admin akun @DitjenPajakRI menjawab agar sang netizen menanyakan hal lain.

Ada juga yang menanyakan penjual tahu bulat digoreng dadakan apakah dikenakan pajak?

Nah, dari pertanyaan-pertanyaan netizen tersebut, sebenarnya, apa saja sih harta kita yang bisa dikenai pajak. Kompas.com pun berkesempatan menanyakan kepada Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga mengenai komponen-komponen yang dikenakan pajak oleh pemerinah.

Pertama, kata dia, pajak kendaraan mobil mewah atau pajak kendaraan bermotor (PKB). Kewenangan untuk memungut pajaknya tersebut adalah pemerintah daerah.

"Mobil mewah pajak daerah, pajak kendaraan bermotor itu bukan pajak DJP. Tapi itu masuk pajak daerah," kata Hestu kepada Kompas.com, Senin (28/8/2017).

Kedua, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Pajak tersebut tidak termasuk tas mewah seperti milik bos First Travel Anniesa Hasibuan yang harganya mencapai ratusan juta rupiah.

"Pajak PPnBM untuk barang mewah hanya komponen tertentu saja. Karena barang mewah memang sudah dikenakan PPN 10 persen," kata Hestu.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved