Breaking News:

KADIN Indonesia Memprakarsai Diskusi Antara Sektor Swasta dan Publik

KADIN Indonesia adalah organisasi yang memayungi dunia usaha Indonesia yang diberi mandat oleh Undang-undang

CNBC.com
Shinta W. Kamdani 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KADIN Indonesia adalah organisasi yang memayungi dunia usaha Indonesia yang diberi mandat oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 untuk berbicara atas nama bisnis swasta, dengan memelihara hubungan baik dengan Pejabat Pemerintah dan mencakup semua sektor terkait.

Sesuai dengan fungsinya, KADIN Indonesia memprakarsai diskusi 'Public Private Dialogue (PPD) on International Trade and Investment' (Dialog Publik-Privat mengenai Perdagangan Internasional dan Investasi) yang bersamaan dengan Rapat Kerja KADIN Bidang Hubungan Internasional di Grand Ballroom, Hotel Mandarin Oriental Jakarta (4/9/2019).

Acara ini juga menghadirkan Thomas Trikasih Lembong selaku Kepala BKPM Indonesia dan Abdurrahman M. Fachir selaku Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Duta Besar Negara sahabat, dan perwakilan bisnis asing dan lokal Inilah wadah dialog antara sektor publik (pemerintah, negosiator, dan institusi lain yang memiliki otoritas publik) dan sektor swasta (perusahaan, asosiasi, pengusaha, dan sektor swasta lainnya) untuk saling menyampaikan aspirasi, tantangan, pengalaman, yang menghasilkan solusi yang dapat diterapkan dan/atau memuat gagasan bersama, yang harus dilakukan secara rutin dan ditindaklanjuti baik oleh sektor publik maupun swasta.

Selain itu, melalui rapat kerja ini, KADIN Bidang Hubungan Internasional ingin mendapatkan evaluasi atas kegiatannya selama setahun ke belakang, dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang harus menjadi focus kerja ke depan.

Indonesia adalah pihak yang memiliki banyak Perjanjian Perdagangan Bebas, membutuhkan investasi asing dan mulai kehilangan daya saing, sehingga PPD sangat penting diselenggarakan.

Jika ingin mendapatkan Free Trade Agreement (FTA) yang mewakili seluruh pihak, maka dibutuhkan peraturan yang jelas, tidak berubah-ubah dan memiliki kepastian hukum, termasuk keselarasan antara peraturan perundangan di tingkat nasional dan daerah demi menjamin kepastian usaha dan iklim investasi.

Investasi asing juga merupakan faktor kunci jika kita ingin memajukan ekonomi dan memberikan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Namun saat ini terlihat masih ada kesenjangan antara apa yang ingin dilaksanakan pemerintah dan apa yang diharapkan pengusaha, karena itulah perlu ada suatu diskusi terbuka antara pemerintah dan pengusaha untuk mengatasi hal ini, dan disitulah peran Public-Private Dialogue.

PPD sejatinya dapat diprakarsai oleh inisiatif pemerintah, pengusaha, atau pihak ketiga seperti donor internasional. PPD pun dapat melibatkan perwakilan sektor swasta terbatas, serikat pekerja dan buruh, dan organisasi non-pemerintah.

Pelaksanaan PPD dapat dilakukan di tingkat lokal, regional, dan internasional oleh sektor atau kelompok industri yang menangani isu-isu yang luas atau spesifik. Kegiatan ini telah diimplementasikan oleh banyak negara Salah satunya adalah Vetnam yang telah tumbuh menjadi salah satu kekuatan baru ASEAN menyaingi Indonesia.

Halaman
12
Editor: Toni Bramantoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved