Breaking News:

Beri Izin Ekspor, ESDM Harus Terbuka Smelter Baru yang Dibangun

Keterbukaan tersebut menjadi jaminan bahwa izin ekspor yang diberikan berdasarkan pada smelter yang sudah dibangun

TRIBUN/HO
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dan Chairman Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Halim Mina meninjau proses produksi pabrik smelteri nikel PT Indonesia Tshing Shan Stainles Steel (ITSS) di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah, Senin (18/9/2017). Kawasan industri yang memiliki luas 2.000 hektare (ha) tersebut telah diisi sekitar 10 pabrik smelter berbasis nikel dengan menyerap tenaga kerja saat ini lebih dari 10 ribu orang dan akan bertambah mencapai 80 ribu orang apabila beberapa perusahaan yang saat ini masih tahap konstruksi sudah beroperasi penuh. TRIBUNNEWS/HO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta terbuka mengungkapkan keberadaan smelter baru terkait dengan pemberian izin ekspor kepada perusahaan bauksit dan nikel yang baru-baru ini.

Keterbukaan tersebut menjadi jaminan bahwa izin ekspor yang diberikan berdasarkan pada smelter yang sudah dibangun.

Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil, Achmad Redi mengungkapkan, rekomendasi ekspor yang terus diterbitkan tanpa ada kejelasan pembangunan smelter tersebut bersumber dari regulasi yang tidak tegas.

Pada Permen ESDM No 6 tahun 2017, ada celah bahwa permohonan izin ekspor baru tidak mensyaratkan adanya progres pembangunan smelter yakni syaratnya, cukup ada rencana pembangunan smelter.

Celah regulasi inilah yang dimanfaatkan perusahaan dan Pemerintah dalam hal ini Ditjen Minerba untuk memberikan izin ekspor selama enam bulan kepada perusahaan.

Baca: Kenaikan Ekspor dan Investasi Bawa Harapan Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Dampaknya perusahaan yang nakal dapat menjadikan izin enam bulan pertama ini sebagai langkah mendapatkan manfaat walau tanpa membangun smelter.

"Untuk tahap perpanjangan selanjutnya mereka tidak memikirkannya. Yang penting dapat izin ekspor dulu selama enam bulan, untuk selanjutnya lihat nanti," katanya beberapa waktu lalu.

Redi menambahkan, agar target pemerintah terkait smelter benar-benar berjalan, maka rekomendasi ekspor diberikan apabila pembangunan smelter telah dimulai secara bertahap, minimal sudah ada studi kelayakan untuk enam bulan pertama.

Untuk perpanjangan rekomendasi selanjutnya diberikan setelah ada tahap konstruksi. Jadi pendekatan pemberian rekomendasi ekspor dilakukan dengan bukti pembangunan fisik dari perusahaan.

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved