Breaking News:

Pemerintah Diminta Cabut Komitmen Terhadap WTO

Rachmi juga menegaskan bahwa bahkan system perjanjian perdagangan bebas semakin memperkuat monopoli importir dan negara industri.

Editor: Hendra Gunawan
TRIBUN BATAM/Argianto DA Nugroho

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia yang terdiri dari Indonesia for Global Justice (IGJ), Bina Desa, dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai bahwa kekalahan Indonesia terhadap Amerika Serikat dan New Zealand di WTO membuktikan perjanjian perdagangan bebas dan skema penyelesaian sengketanya tidak dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi petani Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti. Rachmi juga menegaskan bahwa bahkan system perjanjian perdagangan bebas semakin memperkuat monopoli importir dan negara industri.

Untuk itu, IGJ, Bina Desa, dan SPI melalui Rachmi, mendesak agar Pemerintah Indonesia untuk segera mencabut komitmen yang merugikan serta tidak mengikatkan komitmen baru di WTO.

"Pemerintah Indonesia harus mencabut komitmen merugikan serta tidak mengikat komitmen baru di WTO," ujar Rachmi, melalui keterangan tertulis, Senin (1/1/2018).

Diketahui, pada 9 November 2017 yang lalu, Appelate Body WTO memutuskan bahwa tindakan Indonesia atas kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan dan turunannya tidak konsisten dengan aturan GATT 1994, khususnya terkait dengan Pasal 11 ayat (1) GATT mengenai General Elimination on quatitative restriction.

Dalam hal ini Panel Appellate Body WTO meminta Indonesia untuk bertindak konsisten dengan GATT 1994. Putusan Panel Appellate Body WTO ini memperkuat putusan Panel WTO sebelumnya yang diputuskan pada 22 Desember 2016.

Rachmi menyatakan bahwa sesuai dengan aturan WTO, maka Indonesia wajib segera melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya dengan aturan GATT dalam jangka waktu yang dapat dipertanggung jawabkan.

Jika tidak dilakukan, maka Indonesia harus memberikan kompensasi kepada New Zealand dan Amerika Serikat yang besarannya disepakati bersama.

Dan apabila masih tidak dicapai kesepakatan mengenai bentuk atau besaran kompensasi, maka New Zealand dan Amerika Serikat dapat meminta kepada DSB WTO untuk mengajukan retaliasi atau tindakan balasan terhadap Indonesia.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved