Greenpeace Indonesia: Bahan Bakar Premium Harus Dihapus

Kata dia, jika dipaksa menggunakan premium, akan mengakibatkan pembakaran tidak sempurna dan merusak mesin kendaraan.

Greenpeace Indonesia: Bahan Bakar Premium Harus Dihapus
Tribun Kaltim/Christopher Desmawangga
ILUSTRASI 

Laporan Reporter Kontan, Yudho Winarto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Greenpeace Indonesia menyayangkan kebijakan pemerintah terkait premium. Pihaknya berharap pemerintah menghapus bahan bakar minyak (BBM) beroktan 88 tersebut.  

“Kebijakan ini sangat parah. Ini kemunduran, karena hampir semua negara sudah menghapus Premium,” kata Bondan dalam keterangannya, Jumat (11/5/2018).

Menurut Bondan, kebijakan mempertahankan premium bisa berdampak negatif. Karena tidak hanya merusak mesin kendaraan bermotor, namun juga semakin memperburuk kondisi udara.

Untuk mesin kendaraan bermotor misalnya, menurut Bondan, hampir seluruh produk industri otomotif diperuntukkan bagi BBM dengan RON tinggi, yaitu seri Pertamax atau setidaknya Pertalite.

Kata dia, jika dipaksa menggunakan premium, akan mengakibatkan pembakaran tidak sempurna dan merusak mesin kendaraan.

Di sisi lain, hasil pembakaran yang tidak sempurna tersebut akan menghasilkan emisi karbon yang memperburuk kualitas udara. Apalagi Jakarta sudah berada pada sepuluh besar kota dengan udara terburuk di dunia.

Baca: Perjalanan Rumah Tangga Pedangdut Dewi Perssik: Pernah Nikah Resmi, Nikah Siri, Lalu . . .

“Bahkan, pada 2 Mei 2018, World Health Organization (WHO) merilis bahwa polusi udara adalah salah satu penyebab penyakit. Jadi 9 dari 10 kematian di dunia erat kaitannya dengan polusi udara,” lanjut Bondan.

Dia menyebutkan, kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia. Di Jakarta, konsentrasi PM2.5 antara Januari 2017 hingga Januari 2018 sudah berada di angka 35 mikro gram (ug) per meter kubik atau jauh melebihi ambang batas World Health Organization (WHO), yakni 25 ug/m3.

Baca: Ditanya Kapan Menikah, Cinta Laura Kiehl Menjawab, No Thanks!

“Itu sebabnya, penghapusan premium tidak bisa ditawar lagi. Pemerintah seharusnya memiliki roadmap yang jelas tentang kebijakan energi,” kata dia.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved