Survei Median: Publik Anggap Kondisi Ekonomi Kurang Memuaskan

Menurut direktur eksekutif Median, Rico Marbun, terdapat penilaian yang baik dan buruk dari masyarakat terhadap beberapa aspek.

Survei Median: Publik Anggap Kondisi Ekonomi Kurang Memuaskan
Fransiskus Adhiyuda Prasetia/Tribunnews.com
Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun memaparkan hasil survei. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga survei Media Survei Nasional ( Median), menggelar survei terbaru tentang evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi, 10 bulan menjelang pemikihan presiden (Pilpres).

Survei ini mencoba merekam penilaian publik terhadap kinerja pemerintah.

Menurut direktur eksekutif Median, Rico Marbun, terdapat penilaian yang baik dan buruk dari masyarakat terhadap beberapa aspek.

Beberapa aspek yang dianggap sudah baik di mata masyarakat menurut Rico antara lain pendidikan, keamanan, dan perpolitikan nasional.

"Pada aspek pendidikan, publik yang puas mencapai 67,4 persen, dan 32,1 persen menganggap belum memuaskan. Dari aspek keamanan, publik yang puas 56,1 persen, dan mereka yang tidak puas 43,5 persen. Sedangkan aspek perpolitikan nasional, 56,0 persen dianggap baik, dan 41,5 dianggap tidak baik," terang Rico di Jakarta, Minggu (15/7/2018).

Baca: Rizal Ramli Masuk 5 Besar Tokoh yang Dianggap Mampu Perbaiki Ekonomi Nasional

Sedangkan beberapa aspek yang dianggap kurang memuaskan publik antara lain, kondisi ekonomi, harga-harga bahan kebutuhan pokok, dan lapangan pekerjaan.

"Dari aspek ekonomi hanya 48,3 persen yang dianggap baik, sedangkan 51,5 dianggap buruk. Terkait harga-harga kebutuhan pokok, sebesar 41,4 persen yang merasa sudah baik, dan 58,5 persen merasa tidak baik. Sedangkan terkait kemudahan lapangan pekerjaan, hanya 39,2 persen dianggap baik, sedangakan 60,3  persen anggap buruk," terangnya.

Survei juga merekam tentang apa saja keberhasilan pemerintah di mata publik, dengan meminta responden menyebutkan secara bebas, keberhasilan pemerintah yang paling dirasakan. Menurut Rico, total keseluruhan sektor yang dianggap berhasil hanya mencapai 42,8 persen.

"Dari seluruh keberhasilan itu, ditemukan 10 besar sektor yang dianggap paling berhasil di mata publik, antara lain pembangunan infrastruktur 15,5 persen, perbaikan jalan 5,1 persen, pendidikan gratis 3,1 persen, kesehatan gratis 3,7 persen, bantuan rakyat miskin 2,3 persen, keamanan 1,4 persen, pembwrantasan korupsi 3,1 persen, ekonomi membaik 1,2 persen, raskin merata 0,8 persen, dan dana desa 0,8 persen," katanya.

Rico menambahkan, bahwa survei juga meminta publik menyebutkan sektor yang dianggap gagal dan belum dirasakan hasilnya.

Menurutnya, dari sektor-sektor yang disebut gagal oleh responden itu, total berjumlah 54,2 persen.

"Sedangkan 10 besar sektor yang dianggap gagal antara lain ekonomi sulit 11,4 persen, lapangan kerja sulit 5,7 persen, sembako mahal 5,7 persen, korupsi 3,3 persen, pendidikan 2,7 persen, kesejahteraan masyarakat 2,0 persen, BBM mahal 1,9 persen, hukum dan keadilan 1,7 persen, tarif listrik 1,7 persen, pembangunan tak merata 1,5 persen," terangnya.

Survei ini digelar pada 3-14 Juni 2018, terhadap 1.200 responden pemilik hak suara, melalui teknik multistage random sampling dan margin of error sebesar 2,9 persen. Hasil survei menunjukkan dinamika politik yang terjadi selama masa pengambilan data.

Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved