Breaking News:

RI Yakin Sudah Revisi Regulasi Sesuai Keputusan WTO, AS Tetap Minta Sanksi Rp 5 Triliun

Indonesia telah merevisi peraturan importasi hortikultura, hewan dan produk hewan sesuai keputusan WTO.

Tribunnews/JEPRIMA

TRIBUNNEWS.COM - Duta Besar RI untuk PBB Jenewa, Hassan Kleib akhirnya menjelaskan persoalan terkait putusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam persilihan dagang yang dimenangkan Amerika Serikat dan Selandia Baru.

Menurutnya, Indonesia telah merevisi peraturan importasi hortikultura, hewan dan produk hewan sesuai keputusan WTO.

"RI telah melakukan revisi-revisi berbagai kebijakan importasi sesuai kesepakatan Reasonable Period of Time (dalam kurun waktu yang wajar). Revisi ini sesuai dengan yang disengketakan dan sejalan dengan keputusan WTO," kata Hassan dalam keterangan resmi, Selasa (7/8/2018).

Hassan juga menguraikan kronologi sejak RI bersama AS dan Selandia Baru membahas kebijakan dagang pada 8 Mei 2014, sebelum diadakannya panel WTO. Panel ini dibuat lantaran ketiga negara tak mencapai titik temu untuk perselihan dagang tersebut.

Pada 2017, WTO mengeluarkan putusan yang memenangkan negeri Paman Sam itu, sehingga RI perlu mengubah kebijakan terkait pembatasan dan pelarangan impor.

"Setiap keputusan Panel mengikat dan meminta negara yang disengketakan [respondant] merubah kebijakannya sesuai yang memintakan oleh pihak yang mengajukan sengketa [complainant]," jelasnya.

Meski RI meyakini telah merivisi peraturan dagangnya, AS menganggap RI belum memenuhi permintaan mereka seperti yang tertera di keputusan WTO.

Sebagai konsekuensinya, AS mendesak WTO untuk menerapkan sanksi dagang senila 350 juta dolar AS (Rp 5 triliun) terhadap negeri khatulistiwa tersebut.

Kantor pemerintahan AS di Washington mengatakan, nilai itu diterapkan sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami AS akibat kebijakan importasi di Indonesia.

"Kompensasi dengan penghentian konsesi bagi RI, dan bukan RI kena denda," ujar Hassan.

Diberitakan sebelumnya, AS mendesak Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar memberlakukan sanksi dagang senilai 350 juta dolar AS (Rp 5 triliun) ke Indonesia.

Aksi ini dilakukan usai AS dan Selandia Baru memenangkan gugatan atas batasan impor produk pertanian dan peternakan pada 2017 lalu, sementara Indonesia dinilai gagal melaksanakan putusan dagang tersebut.

Penulis: Ria anatasia
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved