Respons Kemenkeu Ihwal Bantuan ADB dan Bank Dunia untuk Rekonstruksi Bencana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan merespons terkait bantuan Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) dalam penanganan bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah.

Pemerintah saat ini bersama dengan BNPB, Kementerian PUPR, dan Bappenas tengah melakukan assessment mengenai kerusakan akibat bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah. Sehingga untuk selanjutnya dapat dibuat perencanaan yang tepat dan akurat mengenai program rehabilitasi dan rekonstruksi serta kebutuhan pembiayaannya.

Untuk membiayai program tersebut, Pemerintah tetap menggunakan sumber utama APBN, baik untuk tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah juga berterima kasih kepada negara sahabat, organisasi, individu maupun lembaga donor atas perhatian, bantuan, dan dukungan dalam upaya penanganan bencana, termasuk tawaran bantuan dari Bank Dunia dan ADB untuk membantu pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.

Kementerian Keuangan menyatakan, Bank Dunia memberikan komitmen bantuan sampai sebesar 1 miliar dolar AS untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Bank Dunia bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga yang terkait juga bersedia untuk mengalihkan pembiayaan proyek yang saat ini sedang berjalan untuk direlokasi dalam mendukung pembiayaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.

Selain itu Bank Dunia juga menawarkan hibah dalam bentuk bantuan teknis yang dimanfaatkan untuk mendukung rapid assessment terhadap kerusakan akibat bencana. Dengan demikian proses pemulihan dari bencana dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Sedangkan, ADB memberikan komitmen berbentuk hibah tanggap darurat sebesar 3 juta dolar AS dan pinjaman yang dapat dicairkan setiap saat dibutuhkan hingga sebesar 1 miliar dolar AS.

Pembiayaan tersebut terdiri atas pembiayaan dalam bentuk budget support dan pembiayaan untuk proyek baru ataupun tambahan pembiayaan bagi proyek yang saat ini tengah berjalan, sehingga dapat dimanfaatkan dengan segera. Pembiayaan ADB ini sifatnya lunak memiliki biaya yang lebih rendah dari pinjaman biasanya dan jangka waktu serta masa tenggang yang lebih panjang.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menyatakan, bantuan yang diberikan tersebut akan dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBN. Pemerintah menghormati mekanisme APBN ini yang telah disusun bersama dengan DPR.

“Pembiayaan dari Bank Dunia dan ADB tersebut sifatnya hanya sebagai pelengkap dan berjaga-jaga untuk mendukung APBN. APBN kita saat ini masih cukup kuat dan mampu untuk membiayai penanganan bencana,” kata Nufransa kepada Tribunnews.com, Selasa (16/10/2018).

Dalam salah satu acara pada pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF di Bali minggu lalu, Pemerintah telah meluncurkan grand strategy untuk menangani maupun memitigasi risiko bencana (Disaster Risk).
Berdasarkan grand strategy tersebut, Pemerintah selanjutnya membuat rencana implementasi dan juga penyediaan berbagai instrumen penunjangnya.

“Dengan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya Bank Dunia juga berkomitmen membantu Indonesia dalam penerapan grand strategy untuk menangani dan memitigasi risiko bencana tersebut dalam bentuk technical assistance,” jelas Nufransa.

Seperti diberitakan sebelumnya, politisi Gerindra, Fadli Zon mengingatkan pemerintah agar tidak menambah utang baru. Sebab menurutnya, hal itu akan menambah beban bagi perekonomian nasional.

Fadli pun meminta agar pemerintah tidak menerima tawaran dari Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) yang telah menyampaikan komitmennya untuk mencairkan pinjaman masing-masing 1 miliar dolar AS, sehingga totalnya 2 miliar, atau sekitar Rp 30 triliun untuk membantu pemulihan pemulihan kondisi pasca bencana di Lombok, Palu dan Donggala.

“Kami berharap pemerintah tak menerima tawaran tersebut. Membuat utang baru untuk proses pemulihan bencana sama saja seperti mengatasi bencana dengan bencana,” ujarnya.