Tantangan untuk Realisasikan Integrasi Pembayaran Transportasi Terpadu di Indonesia

pengguna jasa transportasi bisa memakai uang elektronik dari berbagai penerbit untuk berbagai moda transportasi

Tantangan untuk Realisasikan Integrasi Pembayaran Transportasi Terpadu di Indonesia
Ria Anatasia
(kiri-kanan) Elly Adriani Sinaga, Kepala Litbang Kemenhub Sugihardjo, Kepala BPJT Herry T Zuma, dan Plt. Kepala Dishub DKI Jakarta Zulkifli dalam FGD "GPN sebagai Solusi Pembayaran Transportasi Terpadu" di Jakarta, Senin (3/12/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tengah mengupayakan implikasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dalam mengintegrasikan sistem pembayaran elektronik terpadu.

Melalui integrasi sistem tersebut, pengguna jasa transportasi bisa memakai uang elektronik dari berbagai penerbit untuk berbagai moda transportasi

"Dengan adanya GPN, diharapkan para pengguna kartu debit terkhusus pengguna jasa transportasi tidak perlu memiliki beragam kartu pembayaran elektronik yang diterbitkan oleh Bank yang ada atau penyedia jasa transportasi (OK Trip, kartu commuter line), cukup menggunakan satu kartu berlogo GPN bisa untuk bertransaksi dimana saja," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Sugihardjo di Jakarta, Senin (3/12/2018).

Sugihardjo menyebutkan tiga hal yang perlu dilakukan demi merealisasikan pengintegrasian tersebut.

Pertama, penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran transportasi publik menggantikan tiket. Kedua, standarisasi instrumen uang elektronik yang selaras dengan kebijakan GPN.

"Ketiga, keberlangsungan model bisnis serta menghargai investasi yang telah ada dengan mengadopsi skema harga (pricing) sesuai best practices," paparnya.

Tantangan Penerapan GPN untuk Sektor Transportasi

Sugihardjo mengungkapkan, salah satu tantangan untuk mewujudkan integrasi pembayaran transportasi Jabodetabek adalah perbedaan kepemilikan moda transportasi, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk itu, strategi integrasi sistem pembayaran elektronik moda transportasi disinergikan dengan membentuk dua entitas berbeda.

Pertama, unit usaha yang berada dibawah BUMN untuk moda transportasi yang dikelola oleh BUMN. Kedua, konsorsium yang berada dibawah Pemprov DKI dan berbentuk BUMD untuk moda transportasi yang dikelola oleh BUMD.

"Kedua entitas tersebut harus bersinergi dengan menyediakan infrastruktur pemrosesan uang elektronik yang saling terkoneksi dan dapat beroperasi," jelasnya.

Tantangan lainnya adalah GPN belum banyak digunakan masyarakat Indonesia. Masyarakat lebih memilih menggunakan kartu debit yang berlogo internasional dalam melakukan transaksi luar maupun dalam negeri.

Selain itu, kebiasaan masyarakat Indonesia dalam bertransaksi dilakukan secara tunai juga merupakan salah satu tantangan yang harus diselesaikan.

"85 persen transaksi di Tanah Air masih dilakukan secara tunai, padahal 36 persen masyarakat saat ini sudah memiliki account number di bank, namun transaksi nontunai hanya 10 persen," kata Sugihardjo.

Ke depannya, GPN diharapkan dapat menjadi solusi sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi dengan berbagai moda transportasi.

Penulis: Ria anatasia
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved