Breaking News:

OJK: Ada Perusahaan Fintech Legal yang 'Nakal' Permainkan Konsumen

Beberapa tindakan juga sudah diambil, termasuk dalam pertemuan dengan LBH Jakarta siang tadi terkait verifikasi informasi 1.330 orang

Editor: Hendra Gunawan
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi (kiri) di Wisma Mulia 2, Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018). 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi meyakini kemungkinan aplikasi pinjaman online legal berbuat "nakal" dengan memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari konsumennya.

Menindaklanjuti kemungkinan tersebut, OJK khususnya bagian pengawasan Financial Technology berharap mendapat masukan berharga dari berbagai organisasi masyarakat, termasuk LBH Jakarta dan YLKI.

"Sebab kami yakin juga, bisa saja beberapa pihak dalam tanda petik 'nakal' menggunakan kesempatan ini melakukan tindakan merugikan konsumen. Sehingga kami perlu masukan," terang Hendrikus di Wisma Mulia 2, Jalan Gatot Subtoto, Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018).

Beberapa tindakan juga sudah diambil, termasuk dalam pertemuan dengan LBH Jakarta siang tadi terkait verifikasi informasi 1.330 orang yang jadi korban aplikasi pinjaman online legal maupun ilegal.

Dia berharap, LBH dan organisasi masyarakat lainnya bisa membantu pengawasan dengan memberi data lengkap soal pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan fintech diluar daftar resmi di OJK.

"Kami berharap LBH dan organisasi masyarakat lainnya beri data selengkap-lengkapnya, supaya bersama kita bisa membangun Fintech Industri Lending kuat dan bisa bermanfaat, bukan menyakiti," tuturnya.

Sebab dia berprinsip, siapapun yang bermasalah harus mendapat tindakan tegas atas perbuatannya. Jika OJK menemukan Fintech Lending yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran, pihaknya tak segan mencabut tanda daftar penyelenggara aplikasi pinjaman online itu.

Saat ini, Fintech Lending yang terdaftar di OJK berjumlah 78 perusahaan.

Sementara penanganan Fintech ilegal, kata Hendrikus bukan menjadi yurisdiksi Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, melainkan Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari 13 Kementerian dan Lembaga.

"Kalau untuk yang ilegal itu kebetulan bukan di yurisdiksi kami, itu ada di yurisdiksi satgas waspada investasi," terang Hendrikus.

Hendrikus sendiri menjelaskan bahwa tujuan dari peer to peer lending sendiri ialah membantu mereka yang belum memiliki rekening atau kelaikan perbankan serta butuhnya dana cepat ketika situasi tak mendukung.

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tomang L Tobing menyarankan masyarakat untuk meminjam dana sesuai kemampuannya, sehingga mencegah adanya tunggakan yang berakhir pada penagihan tak beretika.

"Karena itu sebaiknya masyarakat meminjam sesuai kemampuannya. Hingga tak terjadi tunggakan dan berakhir pada penagihan yang tak beretika," pungkas Tomang.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved