Breaking News:

OJK dan LBH Belum Temui Kesepahaman Soal Fintech Bermasalah

Sebab OJK beralasan, bahwa aplikasi fintech peer to peer lending ilegal bukan menjadi kewenangan alias otoritas mereka.

TRIBUNNEWS.COM/VINCENTIUS
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta membuka pos pengaduan untuk para korban pinjaman online 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta penuhi undangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait verifikasi 1.330 korban pinjaman online bermasalah di Wisma Mulia 2, lantai 16, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018) siang.

Usai bertemu selama kurang lebih 2 jam, Pengacara LBH Jakarta, Jeanny Silvia Sari Sirait mengungkap pertemuan kedua belah pihak belum temui jalan tengah.

"Saya harus bilang bahwa tadi tidak ditemukan kesamaan pemahaman," kata Jeanny, di lokasi, Jumat (14/12/2018).

Sebab OJK beralasan aplikasi fintech peer to peer lending ilegal bukan menjadi kewenangan alias otoritas mereka.

Baca: Ungkap Ada Ribuan Korban Aplikasi Pinjaman Online, OJK Panggil LBH Jakarta

Kendati demikian, Jeanny menjelaskan sesuai Undang-Undang OJK pasal 6 menerangkan soal tugas OJK terkait pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, jasa keuangan, pasar modal, dan lembaga pembiayaan.

Karena menurutnya, tanggung jawab OJK bukan hanya bagi fintech yang terdaftar, melainkan keseluruhan. Sesuai pasal 6 di UU OJK tadi.

"Perlu digarisbawahi bahwa yang menjadi tanggung jawab OJK itu bukan cuma yang terdaftar tapi juga yang gak terdaftar. Apa dasarnya? silakan lihat pasal 6 UU OJK, ini yang menjadi marwah keberadaan OJK," katanya.

LBH Jakarta, lanjut Jeanny, akan terus melanjutkan proses bantuan bagi seluruh korban pinjol di seluruh Indonesia.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved