Tarif Listrik Tidak Naik Sampai Akhir Tahun, Pemerintah Bilang Bukan karena Demi Pilpres 2019

"Inflasi aman, nilai tukar (rupiah terhadap dolar AS) juga kan masih berjalan masih turun lagi, jadi semua masih oke," kata dia.

Tarif Listrik Tidak Naik Sampai Akhir Tahun, Pemerintah Bilang Bukan karena Demi Pilpres 2019
TRIBUNNEWS/RIA ANASTASIA
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng di konferensi pers Capaian Kerja dan Outlook 2019 Ditjen Ketenagalistrikan ESDM di Jakarta, Kamis (10/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tarif listrik tidak akan naik hingga akhir 2019. Namun dinyatakan keputusan tersebut bukan semata-semata untuk kepentingan Pilpres 2019, tapi karena harga energi primernya yang saat ini dinilai stabil.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng mencontohkan, harga batu bara untuk pembangkit listrik saat ini stabil di kisaran 70 dolar AS per ton.

"Tadinya tiga bulan sebelum akhir tahun PLN panik, api begitu selesai recap harga batu bara maksimum USD 70 per ton. Membuat sedikit napas PLN," ungkapnya dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (10/1/2019).

Penurunan harga minyak mentah dunia turut berkontribusi terhadap stabilnya tarif listrik di Tanah Air atau Indonesia Crude Price (ICP).

"Sekarang katakan Brent crude USD 60, ICP USD 54. Masih oke, dibanding yang PLN khawatir mencapai USD 80 artinya USD 72 ICP-nya. Sekarang ICP USD 54 masih oke," jelasnya.

Andy menambahkan, terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia, laju inflasi dan nilai tukar rupiah saat ini juga dinilai masih aman.

Baca: Daimler Commercial Serahkan 10 Unit Bus Mercedes-Benz O500U 1726 untuk Kota Surabaya

"Inflasi aman, nilai tukar (rupiah terhadap dolar AS) juga kan masih berjalan masih turun lagi, jadi semua masih oke," kata dia.

Pemerintah sendiri masih melanjutkan program pemberian subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu dengan daya 900 VA, mengacu Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM).

Di 2019, kebutuhan subsidi listrik diproyeksikan sebesar Rp 65,32 triliun, sedangkan alokasi APBN tahun 2019 sebesar Rp 59,32 triliun dan carry over ke tahun berikutnya sebesar Rp 6 triliun.

Penulis: Ria anatasia
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved