Indonesia Terancam Defisit Migas di Tahun 2025, Ini Upaya Antisipasinya

Kebutuhan gas pada tahun 2025 sebesar 9,22 bcfd dan produksi hanya 6,80 bcfd, sehingga defisit gas 2,41 bcfd.

Indonesia Terancam Defisit Migas di Tahun 2025, Ini Upaya Antisipasinya
TRIBUN SUMSEL/TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO
ILUSTRASI - Pegawai PT Perusahan Gas Negara (PGN) melakukan pemeriksaan sekaligus sosialisasi kepada konsumen di salah satu rumah makan siap saji, Palembang, Rabu (22/11/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Defisit minyak dan gas (migas) diprediksi akan mulai terjadi pada tahun 2025 hingga mencapai puncaknya pada 2050. Data dari Ikatan Alumni Teknik Geologi ITB mengungkap bahwa pada tahun 2025 kebutuhan minyak 1,9 juta barel per hari dan produksi hanya 569.000 bph sehingga ada defisit gas sekitar 1,3 juta bph.

Kebutuhan gas pada tahun 2025 sebesar 9,22 bcfd dan produksi hanya 6,80 bcfd, sehingga defisit gas 2,41 bcfd.

Di tahun 2025 nanti defisit akan membengkak, untuk produksi minyak hanya 75.000 bph dengan kebutuhan 3,9 juta sehingga defisitnya mencapai 3,8 juta bph. Sedangkan defisit gas pada tahun 2050 mencapai 24,22 bcfd dengan produksi 1,64 bcfd dan kebutuhan mencapai 25,86 bcfd.

Namun demikian, defisit migas tersebut berpotensi dikurangi dengan modal komitmen kerja pasti sebesar US$ 2,1 miliar atau sekitar Rp 31,5 triliun, sebesar US$ 1,1 miliar di antaranya untuk kegiatan eksplorasi.

Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan saat ini ada dana yang cukup besar untuk eksplorasi, baik dalam maupun luar wilayah kerja minyak dan gas.

“Ini dana yang bisa digunakan untuk eksplorasi 5-10 tahun ke depan. Dana ini kami harapkan terus bertambah,” ujar Arcandra saat Seminar Energi Neraca Energi Indonesia, Suatu Tinjauan Kritis Sektor Migas”  yang digelar Ikatan Alumni Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung (ITB), Selasa (19/2/2019).

Menurut Arcandra, dana eksplorasi saat ini yang berasal dari komitmen kerja pasti dari kontrak-kontrak dengan skema gross split jauh lebih baik dibanding sebelumnya yang hanya sebesar US$ 5 juta. Dana tersebut sangat kecil dengan begitu banyak basin yang belum dieksplorasi.

Selain dana eksplorasi, pemerintah juga berencana memperbaiki dari sisi penggunaan data untuk kebutuhan seismik. Data-data kebutuhan untuk eksplorasi akan dibuka bagi perusahaan-perusahaan yang berminat.

“Data-data akuisisi akan dibebaskan. Karena selama ini, dana PNBP dari akses data hanya sekitar US$ 1 juta. Jadi kita akan revisi Permen Nomor 27 Tahun 2006,” ungkap Arcandra.

Syamsu Alam, Ketua Alumni Teknik Geologi ITB, mengatakan hingga 2050 kebutuhan migas khususnya minyak secara persentase belum berkurang secara signifikan dan mencapai 2 juta-3 juta barel per hari (bph).

Halaman
123
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved