Pemerintah Bakal Turun tangan soal Rebutan Saham Freeport antara Pemda dan Pemprov

Pemprov memutuskan untuk menggenggam 51% saham, Pemkab Mimika 29% dan Pemkab sekitar area operasi PTFI sebesar 20%.

Pemerintah Bakal Turun tangan soal Rebutan Saham Freeport antara Pemda dan Pemprov
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Menteri BUMN Rini Soemarno bersama Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Wuspo Lukito, dan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Elfien Goentoro meninjau Heli AKS (Anti Kapal Selam) dan Pesawat Udara CN235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA) di Hanggar PT DI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Kamis (24/1/2019). Pada acara tersebut, PT DI menyerahkan lima unit Heli AKS dan satu unit Pesawat Udara CN235-220 MPA kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk TNI Angkatan Laut. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pemerintah pusat akan turun tangan dalam permasalahan saham PT Freeport Indonesia (FI) antara Pemkab Mimika dan Pemprov Papua.

Sebelumnya, kedua pemerintah daerah tersebut berebut kepemilikan saham PTFI. Pemprov memutuskan untuk menggenggam 51% saham, Pemkab Mimika 29% dan Pemkab sekitar area operasi PTFI sebesar 20%.

Hal tersebut juga telah tercantum dalam Pasal 15 Perda No. 7/2018 tentang Perseroan Rerbatas Papua Divestasi Mandiri yang dikeluarkan oleh Pemprov Papua.

Hal tersebut membuat Pemkab Mimika tak terima karena berdasarkan kesepakatan awal Pemkab Mimika akan menggenggam setidaknya 70% saham PTFI dan sisanya oleh Pemprov Papua.

Baca: Kebakaran di Pasar Blok A Kebayoran Baru Lahap 414 Kios, Polisi Periksa Empat Saksi

Atas hal tersebut, Rini menyatakan pemerintah akan mengambil jalan tengah.

"Ya pasti dong, komitmen kita dari MoU awal memang 70:30 (70% untuk Pemkab Mimika), itu memang komitmen awalnya," jelas dia usai sidang kabinet di Kantor Presiden, Rabu (6/3).

Pihaknya juga akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah ini. "Nanti dengan Pak Mendagri saja, ini sudah ranahnya beliau," tambah dia.

Ia berharap hal ini akan bisa diselesaikan dengan baik-baik oleh kedua pihak.

Sementara itu, menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, perseteruan ini tidak akan berpengaruh terhadap PTFI.

"Enggak lah, itu kan urusan internal kita saja, masa enggak bisa selesai," katanya dalam kesempatan yang sama.

Darmin berharap, baik gubernur dan bupati bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus ada campur tangan pemerintah pusat. "Sudah lah bukan masalah besar itu," tutup dia.

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di KONTAN, dengan judul: Rebutan saham Freeport antara pemda dan pemprov, pemerintah pusat siap turun tangan

Editor: Sanusi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved