Breaking News:

Rencana Detail Tata Ruang Perlu Akomodir Zona Khusus untuk Rumah Rakyat

laju urbanisasi harus dikelola dengan baik, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi.

ist
acara “Pelatihan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi” yang diadakan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta, Jumat (26/4/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengembangan kawasan perkotaan ke depan perlu direncanakan lebih adil bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terutama menyangkut penyediaan rumah layak huni.

Salah satu cara dengan memastikan adanya zona khusus untuk rumah rakyat di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang saat ini sebagian besar sedang disusun masing-masing pemerintah daerah.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengatakan laju urbanisasi harus dikelola dengan baik, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi. Apalagi sekitar 68 persen penduduk Indonesia diperkirakan akan tinggal di perkotaan pada 2025.

Merujuk data dari World Bank, 1 persen laju urbanisasi baru mampu meningkatkan 4 persen PDB per kapita masyarakat Indonesia. Padahal di negara – negara lain seperti Thailand dan Vietnam, 1 persen laju urbanisasi dapat mendorong 7 persen-8 persen PDB per kapita penduduknya.

Baca: Kepala BKP Kementan: Ketahanan Pangan Harus Dibangun Bersama-sama

“Jadi, rencana tata ruang perkotaan ke depan harus memberikan keberpihakan dan kepastian bermukim untuk MBR dan kaum miskin kota. Harus ada inovasi seperti zona perumahan rakyat dalam RDTR terutama di kota-kota yang menjadi sasaran urbanisasi,” ungkap Eman, demikian dia akrab disapa, kepada wartawan usai menjadi narasumber pada acara “Pelatihan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi” yang diadakan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Menurut dia, keadilan tata ruang seperti zonasi perumahan rakyat ini juga dapat membendung terjadinya urban sparwl yang menyebar ke pinggiran kota, sehingga MBR dipaksa tinggal jauh dari pusat kota sehingga menyebabkan kemacetan, polusi, ketidakefisienan dan biaya transportasi yang mahal.

Dengan adanya zona perumahan rakyat dalam RDTR, ungkap Eman, diyakini akan memberi akses lebih luas bagi MBR untuk memiliki rumah di dekat atau di tengah pusat kota seperti yang sudah diterapkan di banyak negara.

“Kalau sudah ada zona khusus untuk rumah rakyat di dalam detail tata ruang, maka harga tanah disitu akan terkontrol, demikian juga pajak bumi dan bangunannya. Swasta boleh saja masuk, tetapi dia harus membangun rumah untuk MBR di situ, tidak boleh komersial,” tegas Eman yang juga Presiden Federasi Realestat Dunia (FIABCI) Asia Pasifik tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), hingga Maret 2019 baru 52 Perda RDTR yang sudah rampung dari 1.383 Perda RDTR yang seharusnya disusun di seluruh kota se-Indonesia. Realisasi itu masih sangat rendah sekali, padahal RDTR merupakan acuan pembangunan kota.

Kontrol Lahan

Halaman
12
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved