Prosedur Berinvestasi Dinilai Masih Lama dan Panjang, Jokowi: Kalau Perlu Nggak Pakai Izin

"Kalau perlu nggak pakai izin, izinnya diberikan kemudian. Jengkel saya, nggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan," kata Jokowi

Prosedur Berinvestasi Dinilai Masih Lama dan Panjang, Jokowi: Kalau Perlu Nggak Pakai Izin
Biro Pers Setpres
Presiden Jokowi mengunjungi Provinsi Kalimantan Timur, salah satu wilayah yang akan dijadikan calon bagi ibu kota baru Republik Indonesia, Selasa, (7/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kesal dengan proses perizinan investasi di Indonesia yang menurutnya masih memakan waktu lama dan membuat investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. 

Menurut Jokowi, problem yang dihadapi Indonesia saat ini seperti defisit transaksi berjalan dapat diatasinya dengan menggenjot ekspor serta meningkatkan investasi di dalam negeri.

Sehingga, jika ada investasi yang berorientasi ekspor, subsitusi barang ekspor, maka segera diberikan izin. 

Baca: All New Ertiga dan New Carry Pick Up Kontributor Terbesar SPK Suzuki di IIMS 2019

"Kalau perlu nggak pakai izin, izinnya diberikan kemudian. Jengkel saya, nggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan," kata Jokowi dalam Musrembangnas 2019 di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Baca: Layanan Wifi di Udara Juga Segera Hadir di Penerbangan Citilink

"Kalau lingkup kota saya layani sendiri, masih sanggup saya layani sendiri, lingkup provinsi sanggup layani sendiri, tapi ini lingkup negara besar, ini negara besar 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Jadi harus ada kemauan kuat, kalau biasa-biasa saja jangan berharap, kita bisa masuk 5 besar negara maju," sambung Jokowi

Jokowi mencontohkan, lima tahun lalu, jumlah izin yang harus dipenuhi untuk membangun sebuah pembangkit listrik mencapai 259 dokumen peizinan.

Padahal Indonesia sangat membutuhkan pembangkit listrik baru untuk bisa meningkatkan rasio elektrifikasi nasional.

"Sekarang sudah kita potong jadi 58 izin dari 259. Tapi jangan tepuk tangan, 58 itu juga kebanyakan juga. Apa-apaan izin 58? Maksimal 5 cukup. Izin apa? Kita kurang listrik, ada investasi yang membangun listrik, kok enggga bisa kita jemput dengan baik, kita eksekusi dengan baik," katanya. 

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved