Lapindo Sebut Punya Tagihan Piutang ke Pemerintah Rp 1,9 Triliun, Ini Tanggapan Kementerian Keuangan

Kemenkeu masih mengecek silang informasi tersebut dengan SKK Migas terkait status piutang tersebut.

Lapindo Sebut Punya Tagihan Piutang ke Pemerintah Rp 1,9 Triliun, Ini Tanggapan Kementerian Keuangan
surabaya.tribunnews.com/m taufik
Kondisi tanggul lumpur Lapindo Sidoarjo yang ambles sehingga menyebabkan lumpur meluber keluar pada Jumat, 5 Oktober 2018. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Manajemen Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya mengakui memiliki utang ke pemerintah mencapai Rp 773,3 miliar. Namun mereka juga menyatakan memiliki piutang terhadap pemerintah sebesar US$ 128,24 juta atau sekitar Rp 1,9 triliun.

Piutang tersebut dinyatakan berasal dari dana talangan kepada pemerintah atas penanggulangan luapan Lumpur Sidoarjo yang dilakukan oleh Lapindo Brantas, Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya sepanjang periode 29 Mei 2006 sampai 31 Juli 2007.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah telah mengetahui adanya klaim piutang tersebut.

Namun, Kemenkeu masih mengecek silang informasi tersebut dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terkait status piutang tersebut.

Sebab, piutang yang diklaim tersebut adalah pengembalian biaya operasional (cost recovery) yang berada di bawah aturan SKK Migas. 

Baca: Lapindo Bersedia Lunasi Utang Rp 773,3 Miliar ke Pemerintah, Namun Ajukan Syarat Ini

“Kita sedang diskusikan, sedang kita cek karena soal cost recovery itu kan di SKK Migas. Jadi, kita mesti cek ke sana,” ujar Isa saat ditemui Kontan.co.id di Komplek DPR, Selasa (25/6/2019).

Klaim piutang tersebut, lanjut Isa, mesti dipastikan apakah sudah disetujui oleh SKK Migas sebagai cost recovery.

Pasalnya, terdapat beberapa syarat dan ketentuan dalam perhitungan dan pengembalian biaya operasional dari pemerintah terhadap kontraktor (cost recoverable).

Baca: AirAsia Tambah 5 Rute Penerbangan Domestik, Harga Promo Jakarta-Lombok Rp 600 Ribuan

“Memang saat itu, mereka juga mengatasi semburan lumpur, berusaha menutup sumur, dan sebagainya, itu kan memang ada cost-nya dan mereka klaim itu cost recoverable. Tapi kita harus tahu bagaimana prosedur klaim cost recovery itu,” ujar Isa.

Berdasarkan riset Kontan.co.id, ketentuan mengenai pengembalian biaya operasional tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved