BI Kilas Balik Kondisi Ekonimi RI Saat Krisis 1998: Inflasi 70 Persen, Dolar AS Rp. 17 Ribu

Akibat krisis moneter di 1998, pemerintah harus menanggung biaya hingga 70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

BI Kilas Balik Kondisi Ekonimi RI Saat Krisis 1998: Inflasi 70 Persen, Dolar AS Rp. 17 Ribu
TRIBUNNEWS/RIA ANASTASIA
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakam Makroprudensial Bank Indonesia, Juda Agung di acara sosialisasi kebijakan makroprudensial BI di CGV GI, Jakarta, Rabu (27/6/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Krisis ekonomi pernah menimpa Indonesia pada sekitar dua dekade lalu. Menurut Bank Indonesia (BI), hal tersebut perlu menjadi pembelajaran bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menjaga stabilitas sistem keuangan.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakam Makroprudensial BI Juda Agung menggambarkan kondisi perekonomian pada 1997-1998 itu kepada ratusan mahasiswa dan blogger.

Dia mengatakan, pada periode tersebut terjadi krisis multidimensi yang diawali oleh krisis keuangan dan merambat ke permasalahan sosial dan politik.

"Dari pertengahan 1997 hingga 1998 ketika terjadi krismon (krisis moneter) gimana sulitnya keadaan ekonomi kita terjadi krisis multidimensi. Tahun 1998 itu terjadi perubahan politik yang sangat dramatis," kata Juda saat mensosialisasikan kebijakan makroprudensial di CGV GI, Jakarta, Rabu (27/6/2019).

Juda melanjutkan, saat itu pertumbuhan ekonomi melambat hingga 13 persen, inflasi hingga 70 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah tajam dari Rp 2.000/USD menjadi Rp 17.000/USD. 

Baca: Peneliti LIPI Syamsuddin Haris: KPK Mending Bubar Saja Kalau Dipimpin Jenderal Polisi

Indikator tersebut, lanjutnya, menunjukan perekonomian Indonesia terguncang. Imbasnya, banyak pekerja ter-PHK, bank-bank tutup hingga banyak pelaku industri gulung tikar. "Itu bukan cuma anekdot, banyak kota yang mengalami itu," katanya.

Akibat krisis moneter di 1998, pemerintah harus menanggung biaya hingga 70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Otoritas yang menjaga stabilitas sistem keuangan seperti BI, OJK, Kemenkeu dan LSP keberadaannya terlihat saat krisis, kita seperti pemadam kebakaran jadinya. Seringkali kalau terjadi sesuatu jadi pihak yang diblame," ujarnya.

Baca: 30 Tahun Jadi Sopir Bus Malam, Dede Wahyu Pernah Rasakan Tiga Pengalaman Mistis dan Mendebarkan Ini

Karena itu, pihaknya mengajak masyarakat memahami stabilitas sistem keuangan hingga kebijakan makroprudensial.

Dia mengatakan, saat ini BI sebagai otoritas moneter rutin melaporkan kondisi perekonomian RI. Dia mengatakan, saat ini stabilitas sistem keuangan Indonesia sangat baik dan memiliki daya tahan yang tinggi.

Baca: Ilmuwan Shell Perlu Riset 10 Tahun untuk Kembangkan Formula Baru Bahan Bakar

"Tahun lalu tekanannya memang banyak dari luar, ada trade war, ketidakpastian global buat investor mikir main aman saja. Mereka tarik (dana asing keluar) beri tekanan ke nilai tukar rupiah. Belum lagi isu geopolitik hiruk-pikuk pemilu. Tapi di tengah pressure itu SSK kita terjaga baik semua sehat. Baik bank maupun secara keseluruhan," jelas Juda.

"Yang sekarang perlu didorong kebijakan ke depan agar kredit tumbuh lebih tinggi untuk dorong pertumbuhan ekonomi ke depan," kata dia.

Penulis: Ria anatasia
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved