Tarif Baru Ojek Online Mulai Diberlakukan Bertahap Sejak 1 Juli 2019

Tarif baru ojek online berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mulai diberlakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2019.

Tarif Baru Ojek Online Mulai Diberlakukan Bertahap Sejak 1 Juli 2019
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Sejumlah pengendara ojek online mengikuti peluncuran kampanye komuter tegar, di Jakarta, Sabtu (19/1/2019). Kampanye tersebut untuk menyebarluaskan kesadaran kepada komuter Indonesia untuk melindungi diri dari berbagai penyakit saat perubahan cuaca. Peluncuran kampanye ditandai dengan konvoi puluhan pengemudi ojek daring sebagai representasi nyata kalangan komuter Indonesia. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tarif baru ojek online berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mulai diberlakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2019.

Hal tersebut dinyatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemhub), Budi Setiadi di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Pada tahap pertama diberlakukan di 41 kota yang dibagi dalam tiga zonasi.

Zona satu, di antaranya Banda Aceh, Medan, Batam, Pekanbaru, dan Palembang.

Zona dua di antaranya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Baca: KPU Siap Pertahankan Hasil Pileg 2019 yang Disengketakan Peserta Pemilu di MK

Baca: Politikus PAN Anggap Pernyataan Keras Amien Rais Soal Koalisi Sebagai Nasehat Orang Tua

Baca: Kronologi Pembunuhan Bocah 8 Tahun di Bogor: Pelaku Rendam Korban di Bak Setelah Dipaksa Mencium

Baca: Asal Usul Pembunuh Bocah 8 Tahun di Bogor Terungkap: Idap Paedofilia Hingga Gemar Curi Celana Dalam

Khusus untuk zona dua, merupakan zona yang menjadi pilot project keputusan tersebut, sehingga sudah mulai jauh sebelum tanggal 1 Juli.

Sedangkan zona tiga di antaranya Pontianak, Palangkaraya, Balikpapan, Banjarmasin, Kupang, Manado, sampai ke kota Jayapura.

"Mulai tanggal 1 Juli kemarin, memberlakukan lagi keputusan menteri nomor 12 menyangkut masalah sepeda motor sebagai angkutan untuk masyarakat di 41 kota dibagi dalam tiga zona," kata Budi Setiadi.

Budi Setiadi mengaku pemberlakuan peraturan tersebut dilakukan bertahap untuk mempertimbangkan tingkat pengawasan.

Halaman
12
Penulis: Lendy Ramadhan
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved