Pemerintah dan DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Desain Industri

RUU Desain Industri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2018 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Pemerintah dan DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Desain Industri
Dok Kemenperin
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyampaikan paparan saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI dalam pembahasan RUU Desain Industri, di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen RI Jakarta, Senin (15/7) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) desain industri dengan membawa ke pembahasan tingkat pertama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

“Karena seluruh materi tadi sudah disampaikan untuk dibahas langsung melalui Panitia Kerja (Panja), nanti pemerintah menunjuk pejabat yang akan melakukan pembahasan,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dikutip dari siaran pers Kemenperin, Selasa (16/7/2019).

RUU Desain Industri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2018 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

RUU tersebut diusulkan sebagai penyempurnaan atas beberapa kelemahan di UU 31/2000, baik dari sisi substansi, prosedur pendaftaran, dan penegakkan hukumnya dalam pemberian perlindungan hak desain industri.

Baca: Akses Sumber Pembiayaan, Kementan Perluas Peran FPPS

“Urgensi dari diusulkannya RUU Desain Industri adalah dinamika dan perkembangan masyarakat Industri yang sangat pesat, perkembangan teknologi, serta perkembangan hukum internasional," papar Airlangga.

"Kemudian untuk mengakomodasi kepentingan industri di Indonesia khususnya Industri Kecil Menengah dalam memperoleh Hak Desain Industri untuk peningkatan daya saing industri dalam lingkup perdagangan nasional maupun internasional,” lanjutnya.

Selain itu, menurut Airlangga, perubahan RUU Desain Industri juga untuk memperjelas dan meningkatkan kualitas kriteria kebaruan desain industri dalam pemberian hak desain industri untuk menghindari timbulnya persaingan yang tidak sehat dan kesesatan konsumen.

“Ini untuk menyempurnakan sistem perlindungan desain industri dengan mengakomodasi perlindungan untuk desain-desain yang lifecycle-nya pendek melalui sistem unregistered dengan masa perlindungan maksimal tiga tahun,” katanya.

Dengan dilakukannya perubahan RUU Desain Industri, diharapkan aturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia mampu mengikuti perkembangan perjanjian internasional Desain Industri yaitu Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs 1999 (Hague Agreement 1999).

“Sistem pendaftaran internasional ini sederhana dan efisien, karena hanya dengan melalui satu permohonan yang diajukan Biro Internasional World Intellectual Property Organization (WIPO) akan memberikan perlindungan di wilayah negara anggota,” terangnya.

Airlangga optimistis, perubahan aturan undang-undang Desain Industri dapat memberikan nilai tambah terhadap suatu produk, dimana produk tersebut menjadi menarik dan disenangi oleh konsumen, bahkan dapat menjadi keunikan dalam nilai jualnya.

“Melalui perlindungan Hak Desain Industri, pemegang Hak Desain Industri juga memperoleh hak eksklusif untuk mencegah pengkopian atau penjiplakan atas desain yang dimiliki tanpa seizinnya,” ungkapnya.

Penulis: Ria anatasia
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved