Jokowi Minta Penyaluran Subsidi Diperbaiki Agar Tepat Sasaran

Presiden Joko Widodo mengatakan, penyaluran subsidi baik energi maupun non-energi harus terus diperbaiki agar tepat sasaran.

Jokowi Minta Penyaluran Subsidi Diperbaiki Agar Tepat Sasaran
Tribunnews/JEPRIMA
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat akan meninggalkan ruang Sidang DPR RI tentang RAPBN Tahun 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019). Adapun, fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama yang Pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Dan terakhir, kelima, antisipasi ketidakpastian global. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan, penyaluran subsidi baik energi maupun non-energi harus terus diperbaiki agar tepat sasaran.

Hal tersebut ia sampaikan dalam pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dan Nota Keuangan di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Subsidi energi untuk BBM, listrik, LPG 3 kg, serta subsidi pupuk, terus diperbaiki agar tepat sasaran," ujarnya.

Penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran merupakan masalah lama di Indonesia.

Salah satu faktor yang membuat persoalan ini ada yakni karena kelemahan data di Indonesia.

Bahkan sejak tahun pertama memerintah, Jokowi selalu meminta jajaran menterinya untuk membenahi penyaluran subsidi.

Kini setelah 5 tahun menjadi Presiden, Jokowi masih bicara perlunya perbaikan tata kelola penyaluran subsidi.

"Agar efektif membantu rakyat yang kurang mampu, agar menjaga efisiensi dan daya saing ekonomi, serta meningkatkan produktivitas petani," kata dia.

Realisasi 2019

Tahun 2018, realisasi subdisi energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tercatat sebesar Rp 153,5 triliun.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat akan meninggalkan ruang Sidang DPR RI tentang RAPBN Tahun 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019). Adapun, fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama yang Pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Dan terakhir, kelima, antisipasi ketidakpastian global. Tribunnews/Jeprima
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat akan meninggalkan ruang Sidang DPR RI tentang RAPBN Tahun 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019). Adapun, fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama yang Pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Dan terakhir, kelima, antisipasi ketidakpastian global. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)
Halaman
12
Editor: Sanusi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved